Tersangka Perusakan Hutan di Lombok Timur Segera Diadili

Mataram (NTBSatu) – Penyidik Gakkum LHK DLHK NTB telah merampungkan penanganan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Berkas Perkara (P.21) Tindak Pidana Perusakan Hutan. Kasus itu terjadi di Kawasan Hutan Negara pada areal izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) Lembah Sempager Kelompok Hutan Rinjani RTK.01. Tahap P21 tersebut tertuang dalam berkas perkara berdasarkan Surat Nomor: B-3658/N.2.4/Eku.1/11/2023, tanggal 29 November 2023. Baca Juga : Tok! Mantan Kabid Perdagangan Disperindag Dompu Divonis 17 Bulan Penjara Polisi Kehutanan bersama Pamhut Balai KPH Rinjani Timur melakukan Tangkap Tangan (TT). Mereka dibantu pengamanan personel Polsek Pringgabaya. Kejadian berawal saat petugas melaksanakan patroli pengamanan hutan. Informasi diperoleh, di lokasi sering terjadi penebangan liar dan perambahan/ganti rugi/jual beli Kawasan Hutan. Saat penangkapan, tim mengamankan para pelaku yang sedang bekerja. Sejumlah barang bukti juga disita. Antara lain, dua unit Mesin Chaisaw alat tebang dan potong, satu unit mesin potong rumput, lima bilah parang dengan pohon kayu atau pohon tebangan sejumlah 107 pohon. Dari sejumlah 107 pohon ditaksir dengan Volume 19 M3. Baca Juga : Ternyata Muhammadiyah Punya Delapan Kampus Kristen Modusnya, para pelaku menebang hutan, jual beli/ganti rugi untuk memiliki dan alih fungsi kawasan hutan menjadi areal pertanian. Dari kasus ini, dua orang dijadikan tersangka. Mereka adalah Maulidin Jasid alias MUL berprofesi sebagai wiraswasta. Kedua, Sumirah alias Amaq Isah, Ketua Blok IV HKm Lembah Sempager. Keduanya merupakan waraga Dusun Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Penanganan kasus pelimpahan Penyidikan kepada Kadis LHK NTB dari Kepala Balai KPH Rinjani Timur dengan berdasarkan Laporan Kejadian (LK) Nomor : 522.1/02/RPH Prby-BKPH RT/2023, tanggal 4 Oktober 2023 dengan Sprindik 6 November 2023 dengan berkas perkara tersangka lain secara terpisah (Splitzing). Baca Juga : Tok! Mantan Kabid Perdagangan Disperindag Dompu Divonis 17 Bulan Penjara Keduanya disangkakan Pasal 82 Ayat 1 huruf “c” Jo Pasal 12 huruf “c” UU. RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam pasal 82 ayat 1 huruf c Jo Pasal 12 huruf c dalam paragraf 4 bidang Kehutanan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ancaman pidana 0enjara minimal 1 sampai dengan 5 Tahun dengan denda minimal Rp500 juta sampai dengan Rp2,5 miliar. Akibat perbuatan dua tersangka, negara dirugikan 107 pohon ditambah dengan kerugian kerusakan lingkungan hidup recovery kawasan hutan sejumlah Rp119.642.702. Kemudian kerugian inmaterial kerusakan ekosistem yang dapat minibulkan banjir, tanah longsor, konflik sosial. MJ dan S kini dititip penahanan oleh penyidik di Lapas Kelas II B Selong, Lombok Timur. Baca Juga : Ternyata Muhammadiyah Punya Delapan Kampus Kristen Subkor Penegakan Hukum LHK Astan Wirya, mengatakan, saat ini penyidik masih melakukan pengembangan penyidikan dari berkas perkara tersangka S. Peran aktor lain yang berpotensi menjadi tersangka juga masih masih didalami. Sementara Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Mursal menegaskan, penanganan kasus ini merupakan hasil kerja bersama penyidik. Tentu dengan dukungan masyarakat, bantuan TNI-Polri, dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baca Juga : Tok! Mantan Kabid Perdagangan Disperindag Dompu Divonis 17 Bulan Penjara “Dari porses penegakan hukum ini diharapkan memberikan efek jera bagi para pelaku pembalakan liar atau perusakan hutan,” ujarnya. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Julmasyah menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk memberantas penebangan liar di kawasan hutan di NTB. “Seluruh jajaran terus serius dalam upaya melakukan perlindungan hutan dan lingkungan hidup, menyelamatkan sumber daya alam dan aset negara serta meminta semua pihak membantu untuk menindak tegas pelaku kejahatan sumber daya alam, khususnya pelaku pembalakan liar,” bebernya. (KHN) Baca Juga : Ternyata Muhammadiyah Punya Delapan Kampus Kristen