Mataram (NTBSatu) – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, penegakan hukum menjadi penentu Pemilu berjalan dengan demokratis.
“Pemilu demokratis bisa tercipta jika aturan hukum, etika, dan norma diikuti,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dikutip dari website Kemenkopolhukam pada Jumat, 17 November 2023.
Berita Terkini:
- 266 Gempa Terdeteksi di Selat Lombok Selama Enam Hari, BMKG Imbau Mitigasi Mandiri
- Sambut HUT Ke-67, Pemkab Sumbawa Agendakan Groundbreaking Proyek Industri Unggas hingga Pecahkan Rekor MURI Kopi
- Kemensos Buka Seleksi Siswa Baru Sekolah Rakyat Februari 2026
- Pemprov NTB Jajaki Kerja Sama Strategis Berkelanjutan dengan Pemerintah Kanada
Lebih lanjut, ia mengatakan, butuh penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan Pemilu demokratis di 2024.
Mahfud mengingatkan sejarah Indonesia yang pernah menyelenggarakan Pemilu yang paling demokratis di tahun 1955.
Pemilu tahun ini bisa menjadi contoh.
