Mataram (NTBSatu) – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, penegakan hukum menjadi penentu Pemilu berjalan dengan demokratis.
“Pemilu demokratis bisa tercipta jika aturan hukum, etika, dan norma diikuti,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dikutip dari website Kemenkopolhukam pada Jumat, 17 November 2023.
Berita Terkini:
- Jaksa Dalami Peran Pejabat Dikbud Lotim di Kasus Pengadaan Buku Antikorupsi
- Harga Cabai di NTB Tembus Rp200 Ribu, Pemerintah Diingatkan Tak Bergantung Pasokan Luar
- Banjir Terjang Sanggar Bima, Rumah Hingga Jalan Baru Diaspal Senilai Rp1,4 Miliar Hancur
- Tim Percepatan atau Tim Penonton? Membaca Lambannya Mesin Pemprov NTB
Lebih lanjut, ia mengatakan, butuh penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan Pemilu demokratis di 2024.
Mahfud mengingatkan sejarah Indonesia yang pernah menyelenggarakan Pemilu yang paling demokratis di tahun 1955.
Pemilu tahun ini bisa menjadi contoh.
