Mataram (NTBSatu) – Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB, sekitar 50 persen dari 1,8 juta potensi kendaraan bermotor yang ada di NTB masih menunggak pajak kendaraan.
“Sementara untuk kendaraan yang telah melakukan kewajiban pajaknya tercatat sebanyak 800 – 900 kendaraan lah,” kata Kepala Bappenda NTB, Eva Dewiyani, usai acara pengundian hadiah umroh bagi wajib pajak aktif, Selasa, 31 Oktober 2023.
Menurut Eva, banyak pemilik kendaraan yang nunggak pajak disebabkan banyak faktor. Beberapa di antaranya, masyarakat beralasan kendaraannya sudah tua dan tidak bisa operasional.
Berita Terkini:
- Anggota DPRD NTB akan Diperiksa Massal Terkait Dana Siluman, Penyidik Berpeluang Menambah Pasal
- Pemprov NTB Dorong KEK Samota, Ini 6 Komoditas Andalannya
- Sektor Kelautan Jadi Penopang Ekonomi Desa Pukat Sumbawa
- Kuatkan Ketahanan Pangan, Desa Tatede Sumbawa Kembangkan Sektor Pertanian
Kemudian ada masyarakat mengaku kendaraannya di leasing kan, termasuk mengaku lupa, kendaraannya hilang ataupun kelupaan.
“Segala macam itu masuk semua ke dalam database provinsi,” ungkap Eva.
Kendati demikian, Bappenda NTB terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wajib pajak tersebut. Baik itu melalui sosialisasi, perbaikan pelayanan, bahkan sudah mulai berkolaborasi dengan pihak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
