Hukrim
27 Perkara Dihentikan Melalui “Restorative Justice”
Mataram (NTBSatu) – Kejati NTB dan jajaran menghentikan 27 perkara pidana melalui keadilan restoratif (restorative justice) selama 2023.
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) NTB, Abdul Qohar mengatakan, penghentian terhadap puluhan perkara itu dilakukan pihaknya sejak Januari hingga Oktober 2023.
Berita Terkini:
- Sampaikan Keberatan ke Dewan, Hasil Seleksi Komisi Informasi NTB Diminta Dibatalkan
- Dua OPD Pemkab Lombok Timur Raih PAD Paling Jeblok 2025
- Bekuk Jaringan Pengedar, Polres Sumbawa Tahan Tujuh Tersangka dan Amankan 17,85 Gram Sabu
- Sempat Mangkir, Kejati NTB Pastikan Hadir Sidang Praperadilan Tersangka Kasus Dana “Siluman”
“Sesuai data, restorative justice yang kami terapkan periode Januari hingga Agustus 2023 itu 12 perkara,” katanya kepada wartawan, Selasa, 24 Oktober 2023.
Kemudian dua bulan terakhir, sejak September hingga Oktober sebanyak 15 perkara. Jadi, totalnya 27 perkara yang diselesaikan melalui restorative justice.
27 tersebut, sambung Abdul Qohar, adalah perkara pidana pencurian dan penadahan.



