Dewan Desak Pj. Gubernur Segera Beri Kepastian Soal Mutasi Pejabat Pemprov NTB
Kemudian ia menyebut, Zul-Rohmi terlalu banyak melakukan naturalisasi pegawai dari kabupaten kota. Politisi Partai Amanat Nasional ini juga mengemukakan, banyak di antara para pegawai tersebut yang hanya staf di kabupaten kota, namun tiba-tiba malah menjadi pejabat eselon III di Provinsi NTB.
”Birokrasi juga jadi kacau balau, tidak kredibel dan profesional,” terangnya.
Kembali ia menegaskan, tidak anti dengan pindahnya pegawai dari kabupaten/kota ke Pemprov NTB. Akan tetapi, yang dilakukan pemerintahan Zul-Rohmi dinilainya sudah di luar nalar, lantaran naturalisasi pegawai yang sudah terlalu banyak.
Disebutkannya, ia menilai Zul-Rohmi mengabaikan Sistem Merit yang merupakan salah satu prasyarat terwujudnya reformasi birokrasi.
Struktur birokrasi yang tidak sehat dan berkinerja lemah tersebut, menurutnya, berdampak pula terhadap tata kelola keuangan daerah. Antara lain terlihat dari munculnya utang Pemprov NTB, yang nilainya ratusan miliar kepada kontraktor yang telah menuntaskan pengerjaan proyek milik Pemprov NTB.
Selain masalah utang, juga masalah defisit APBD yang nilainya mencapai Rp 650 miliar.
Berita Terkini:
- Bupati Iron Minta Kades Daftarkan Warganya BPJS Ketenagakerjaan, Bakal Dapat Penghargaan
- Tiga Pulau Kecil di Sumbawa Masih Rapuh Hadapi Ancaman Bencana
- Mantan Kepala BPN Sumbawa Diperiksa Lagi, Jaksa Telusuri Kerugian Negara Kasus Lahan MXGP
- Pemkab Lombok Timur Perketat Penerima Bansos Mulai 2026
”Data-data dan angka-angka itu jelas menunjukkan bahwa birokrasi Pemprov NTB dalam lima tahun terakhir telah gagal total. Oleh karena itu, untuk bisa NTB Maju dan Melaju, mutasi pejabat Pemprov NTB adalah sebuah keharusan. SDM di pemerintahan ini harus dirombak,” pungkasnya.
Di sisi lain, ia menginginkan, agar mutasi dan perombakan jajaran pejabat Pemprov NTB ini menjadi cara terbaik bagi Penjabat Gubernur NTB, untuk lepas dari berbagai tudingan miring yang dialamatkan kepada dirinya.
”Semakin lama mutasi diulur dan digelar, maka tudingan-tudingan itu akan semakin menemukan pembenarannya. Kami juga di DPRD NTB patut curiga, jika mutasi tak kunjung dilakukan maka jangan-jangan Penjabat Gubernur memang bagian dari masalah dan bagian dari rezim pemerintahan sebelumnya,” tuturnya.
Anggota DPRD NTB yang dikenal vokal itu juga membeberkan bahwa ada momentum krusial yang akan dilakukan jajaran Pemprov NTB dalam waktu dekat sehingga membutuhkan perombakan pejabat sesegera mungkin.
Hal krusial tersebut adalah pembahasan APBD NTB tahun 2024 yang akan dimulai pada pekan kedua November.
Menurutnya, kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh birokrasi Pemprov NTB periode sebelumnya, jangan sampai terulang pada masa Gita Ariadi, jika membiarkan pembahasan APBD NTB 2024 tersebut dilakukan oleh birokrat-birokrat yang tidak kredibel tersebut.
Ia mengungkap dan telah menerima informasi, bahwa pos-pos anggaran strategis untuk APBD 2024 sudah mulai diplot dan diatur-atur hanya semata untuk memenuhi ambisi dan kepentingan jangka pendek figur-figur tertentu yang terafiliasi dengan pemerintahan sebelumnya.
