“Harus melihat dari dedikasinya, terus integritasnya dan kapasitasnya,” terangnya.
Disinggung pula adanya oknum yang mengaku bisa mengatur mutasi di lingkup pemprov NTB.
Ia menjelaskan, hal itu bisa saja terjadi.
Baca Juga : KPAI Sebut Dunia Pendidikan Indonesia sedang Darurat Kekerasan
Sebab, ia menilik dari pidato awal-awal Pj Gubernur NTB menjabat.
Menurutnya, dikhawatirkan perilaku oknum itu akan disangkutpautkan dengan kebijakan mutasi yang dilakukan Pj Gubernur NTB.
“Bisa seperti itu. Adanya mutasi ke depan, kita pasti akan mengaitkan itu, karena sejak awal dilantik Pj Gubernur ini sudah menyuarakan hal seperti itu (mutasi),” ucapnya.
“Kalau begitu caranya pengelolaan pemerintahan, akan merusak psikologis dari kerja birokrasi ke depannya,” tandasnya. (ADH)
Baca Juga : Dikbud NTB: Jangan Curhat saat Sanggah Hasil Seleksi Administrasi PPPK Guru 2023
