DPRD NTB Sebut Oknum yang Sisir OPD akan Bikin Gaduh Birokrasi

Mataram (NTBSatu) - DPRD NTB merespons oknum yang menyisir beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB. Mantan pejabat yang memintai draft pagu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik itu, harus diamputasi. Apalagi perannya disebut sebut mengatur mutasi. Ketua Komisi I DPRD NTB Syirajuddin menilai, langkah oknum itu dinilai dapat membuat gaduh jalannya pemerintahan. Baca Juga : KPAI Sebut Dunia Pendidikan Indonesia sedang Darurat Kekerasan Apalagi, oknum tersebut mengaku sebagai orang dekatnya Penjabat (Pj) Gubernur NT, Lalu Gita Ariadi. "Jadi pertama itu sangat miris adanya hal seperti itu, jangan sampai hal itu membuat gaduh pemerintahan," tegasnya saat dihubungi NTBSatu Selasa, 17 Oktober 2023. Karena itu, ia meminta agar Pj Gubernur tidak menutup mata atas situasi ini. Caranya, segera bersikap. Baca Juga : Dikbud NTB: Jangan Curhat saat Sanggah Hasil Seleksi Administrasi PPPK Guru 2023 Bukan hanya itu, ia meminta ketegasan, agar oknum yang menyisir sejumlah OPD segera dibawa ke ranah hukum jika dianggap merugikan. "Pj Gubernur harus memberikan klarifikasi, serta arahkan kepada proses hukum, kalau unsur-unsur hukum sudah jelas, dan meminta penjabat Gubernur untuk tunjukan taringnya dalam menyelesaikan masalah itu," terangnya. Jika tidak ada ketegasan, ia menduga ada hal yang tidak beres. Baca Juga : KPAI Sebut Dunia Pendidikan Indonesia sedang Darurat Kekerasan Pada sisi lain, Pj Gubernur dikritisinya terlalu larut dalam euforia. Sehingga membuka celah bagi oknum yang ingin memuluskan kepentingannya. Seperti oknum yang mengaku mantan pejabat eselon dua, yang melakukan penyisiran terhadap OPD untuk memintai draft pagu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2023 dan 2024. "Kalau begitu caranya bagaimana bisa mau maju melaju?. Penjabat Gubernur hari ini terlalu bereuforia, akibat dari itu, ada ruang dan celah masuknya bagi oknum-oknum tertentu," sorotnya. Baca Juga : Dikbud NTB: Jangan Curhat saat Sanggah Hasil Seleksi Administrasi PPPK Guru 2023 Ditanya kemungkinan akan memanggil Dikbud NTB yang jadi salah satu objek sasaran penyisiran, ia akan mempertimbangkannya. "Kami sebagai lembaga pengawas, kami akan segera meminta klarifikasi, jika telah ada bukti-bukti adanya keterlibatan pihak terkait, kami akan memanggil OPD-OPD terkait," tegasnya. Diketahui sebelumnya, ada oknum yang merupakan mantan pejabat eselon dua, diduga telah menyisiri sekitar lima kantor dinas. Baca Juga : KPAI Sebut Dunia Pendidikan Indonesia sedang Darurat Kekerasan Dari lima kantor OPD itu, satu di antaranya sudah menyiapkan draft pagu anggaran tersebut. Data diperoleh, pagu proyek yang diminta, bersumber dari alokasi DAK tahun 2023 – 2024. Proyek pada Dikbud NTB itu untuk tingkatan SMA, SMK dan SLB, dengan total Rp186 Miliar. Mengenai mutasi, ia menyoroti kebijakan yang akan segera dilakukan Pj Gubernur. Diingatkannya, proses mutasi harus berdasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan semata karena ada kepentingan lain. Baca Juga : Dikbud NTB: Jangan Curhat saat Sanggah Hasil Seleksi Administrasi PPPK Guru 2023 "Harus melihat dari dedikasinya, terus integritasnya dan kapasitasnya," terangnya. Disinggung pula adanya oknum yang mengaku bisa mengatur mutasi di lingkup pemprov NTB. Ia menjelaskan, hal itu bisa saja terjadi. Baca Juga : KPAI Sebut Dunia Pendidikan Indonesia sedang Darurat Kekerasan Sebab, ia menilik dari pidato awal-awal Pj Gubernur NTB menjabat. Menurutnya, dikhawatirkan perilaku oknum itu akan disangkutpautkan dengan kebijakan mutasi yang dilakukan Pj Gubernur NTB. "Bisa seperti itu. Adanya mutasi ke depan, kita pasti akan mengaitkan itu, karena sejak awal dilantik Pj Gubernur ini sudah menyuarakan hal seperti itu (mutasi)," ucapnya. "Kalau begitu caranya pengelolaan pemerintahan, akan merusak psikologis dari kerja birokrasi ke depannya," tandasnya. (ADH) Baca Juga : Dikbud NTB: Jangan Curhat saat Sanggah Hasil Seleksi Administrasi PPPK Guru 2023