Untuk itu, pihaknya akan berusaha berkoordinasi dengan MGPA dan Dyandra, selaku penyelenggara dan promotor agar jumlah UMKM NTB yang berpartisipasi pada ajang tersebut bisa ditambah.
“Nanti saya usahakan lobi, Insya Allah kita akan ngomong baik-baik sama MGPA, yang penting mereka tidak kita bebankan booth. Jadi Dyandra tidak kita bebankan, kami (Pemprov) yang siapkan. Cuman mereka kita minta izin lahan,” jelasnya.
Baca Juga : Diduga Tercemar BBM, Sumur Warga Desa Montong Are Lombok Barat Warnanya Mirip Pertalit
Sejauh ini, Kepala Dinas Pariwisata itu mengaku, pihaknya akan meminta tambahan sekitar 50 booth kepada MGPA untuk digunakan oleh para pelaku UMKM di NTB.
“Tadi rapat terakhir di ruang Sekda minta tambah 50 booth berarti sama dengan 100, karena satu tenda sama dengan dua pelaku UMKM,” terangnya.
Jamaluddin menyampaikan, keberadaan event ini dibuat oleh pemerintah dengan menghabiskan anggaran yang cukup besar untuk kesejahteraan masyarakat NTB, bukan untuk kesejahteraan orang di luar NTB.
Baca Juga : Pj Gubernur NTB Masuk Daftar Saksi Sidang Kasus Pasir Besi Lombok Timur
