Karena eksekutif dan legislatif adalah mitra dalam membangun NTB yang terdiri dari dua wilayah. Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Terlepas soal hubungan harmonis, ia menyoroti tata kelola birokrasi yang butuh perbaikan ekstra. Mutasi yang pecah rekor hingga 40 kali dalam 5 tahun, menurutnya kurang sehat untuk harmonisasi kinerja. Malah mengganggu program dan perencanaan.
Karena itu, saran Caleg DPR RI Dapil NTB 1 dari PDI Perjuangan ini, mutasi tidak boleh tanpa pertimbangan matang.
Berita Terkini:
- Pj Gubernur Berharap Kerja Sama Pemprov dan Polda NTB Meningkat
- Zul-Uhel akan Bangun Stadion Internasional, Pelengkap MotoGP dan MXGP
- NTB Emas Menuju Pembangunan Rendah Karbon
- Pemkab Sumbawa Minta BPKP NTB Awasi Pembangunan dan Keuangan Daerah
Termasuk soal utang yang belum tuntas hingga puluhan miliar, menunjukkan perencanaan pembangunan yang tidak matang dan terkesan “ugal ugalan”.
Ia mendesak anggaran direktif yang dijadikan program wajib, dipertimbangkan demi efisiensi. Terlebih pada momen politik saat ini, bagi Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB ini, direktif terkesan sarat dengan kepentingan politik sesaat. (HAK*)
