Pengamat Kebijakan Publik Dorong Pemkot Mataram Rancang "Master Plan" Parkir yang Objektif

Mataram (NTB Satu) - Penetapan kenaikan tarif parkir di Kota Mataram turut disoroti pengamat kebijakan publik yang juga Direktur Policy–plus (P-plus) Research and Consultan, Dr. Adhar Hakim. Diketahui, kenaikan tarif parkir di Kota Mataram akhir-akhir ini menjadi buah bibir publik. Menurut Adhar, wajar itu terjadi, karena keputusan menaikkan tarif parkir diputuskan dalam perda tanpa melibatkan masyarakat. Adhar menyebut, parkir setidaknya memiliki dua manfaat, yakni sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD. Kemudian sebagai penataan kualitas kota. Karena itu dalam penetapan tarif, perlu diidentifikasi secara obyektif letak persoalannya. "Apakah besaran retribusi atau tata kelolanya yang jadi persoalan," kata Adhar yang juga merupakan eks Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Jumat, 8 September 2023. Menurut Adhar, parkir memiliki karakter khusus dalam pemanfaatannya. Sebab parkir bukan bagian dari unit usaha. Berita Terkini : Video: Keterangan Kuasa Hukum Istri Wali Kota Bima setelah Dipanggil KPK ASN di Lombok Tengah Tertipu FEC, Ratusan Juta Melayang 300 Masyarakat NTB Ikuti Pelatihan Bahasa Inggris Tahun Ini Penanganan Kasus Sapi Lombok Barat Lamban, Kajari Minta Dimaklumi Kolaborasi Seniman Lombok akan Menutup FKSM 2023 Malam Ini Karena itu, sambungnya, parkir menjadi salah satu bentuk price excludable good, atau barang publik yang dalam penyediannya tidak terjadi persaingan. Karena itu, harus diukur dari manfaat yang diterima publik saat parkir ditata. Adhar yang juga Dosen FH Unram ini menilai, di Kota Mataram masih menonjol ketidakefektivan dalam pengelolaan penerimaan retribusi parkir. "Yaitu penerimaan yang tidak lebih besar dari potensi parkir," ucapnya. Berangkat dari situ, dia mendorong agar upaya strategis pengoptimalan parkir, mulai dari setoran, penataan penentuan titik parkir serta pengawasan yang kuat. "Harus ada keberanian menjelaskan hasil evaluasi ke publik, berapa persen ketidakefektivan proses pungutnya," sebutnya. Menurutnya, mengingat perkembangan Kota Mataram cukup pesat, maka untuk jangka panjang perlu segera dipikirkan pengalihan konsep parkir on street yang selama ini dilakukan menjadi off street dengan membangun prasarana parkir. Berita Terkini : Video: Keterangan Kuasa Hukum Istri Wali Kota Bima setelah Dipanggil KPK ASN di Lombok Tengah Tertipu FEC, Ratusan Juta Melayang 300 Masyarakat NTB Ikuti Pelatihan Bahasa Inggris Tahun Ini Penanganan Kasus Sapi Lombok Barat Lamban, Kajari Minta Dimaklumi Kolaborasi Seniman Lombok akan Menutup FKSM 2023 Malam Ini Untuk suksesnya hal itu, pihak terkait perlu mengajak masyarakat. "Karena jika publik dilibatkan dan memahami agenda penataan parkir, publik pasti bisa menerima," tutupnya. Sebagai informasi, DPRD Kota Mataram resmi menetapkan Peraturan daerah (Perda) Pajak dan Retribusi Daerah pada hari Senin, 4 September 2023 lalu. Perda tersebut ditetapkan sebagai upaya Pemkot Mataram untuk lebih tertib dalam menarik Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan ditetapkannya Perda tersebut, maka tarif retribusi parkir mengalami kenaikan. Kendaraan roda dua atau sepeda motor yang awalnya Rp1.000 menjadi Rp2.000 dan kendaraan roda empat atau mobil dari Rp2.000 menjadi Rp5.000. (KHN) Berita Terkini : Video: Keterangan Kuasa Hukum Istri Wali Kota Bima setelah Dipanggil KPK ASN di Lombok Tengah Tertipu FEC, Ratusan Juta Melayang 300 Masyarakat NTB Ikuti Pelatihan Bahasa Inggris Tahun Ini Penanganan Kasus Sapi Lombok Barat Lamban, Kajari Minta Dimaklumi Kolaborasi Seniman Lombok akan Menutup FKSM 2023 Malam Ini