Mataram (NTB Satu) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas 45 Mataram menggelar seminar pendidikan politik.
Seminar itu membahas tentang peran mahasiswa sebagai agent of control dalam mengawal kebijakan publik
Seminar pendidikan politik tersebut menghadirkan dua pembicara utama yakni dari praktisi politik, Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi dan dari akademisi Dr. Alfisahrin.
Turut hadir dalam seminar tersebut segenap civitas akademika Universitas 45 Mataram, mulai dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fisipol, dosen serta mahasiswa.
Dr. Alfisahrin dalam pemaparannya menyampaikan bahwa kebijakan publik itu terkait dengan pengaturan kepentingan masyarakat dari berbagai aspek. Mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan lainnya. Karena itu kebijakan publik yang baik adalah kebaikan yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat.
“Kebijakan yang baik itu, kebijakan yang mengena kepada pokok permasalahan masyarakat. Kebijakan yang akan menciptakan dan menghadirkan kondisi lebih baik dan adil bagi masyarakat. Sehingga perumusan kebijakan publik itu harus didasari pada permasalahan masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Namun faktanya menurut Alfisahrin tidak sedikit kebijakan yang diambil pemerintah tersebut tidak mencerminkan kebutuhan publik itu sendiri. Sehingga banyak kebijakan yang dilahirkan pemerintah kemudian tidak menjadi solusi bagi masyarakat.
“Kebijakan yang dilakukan pemerintah ternyata tidak menjawab permasalahan masyarakat,” katanya.
Ia mengatakan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam proses penyusunan kebijakan publik yang baik, sehingga bisa jadi solusi bagi masyarakat. Pertama dari tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan itu sendiri.
Kedua, harus realistis yakni kebijakan tersebut harus bisa dilaksanakan, karena faktanya banyak kebijakan yang pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan di lapangan.
Ketiga harus transparan, dan keempat tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi.
“Nah posisi mahasiswa sebagai kekuatan moral, sebagai agent of control itu harus bisa ikut terlibat mengawasi pengambilan kebijakan publik. Karena memang kebijakan publik memerlukan sikap kritis dari semua pihak, termasuk dari elemen mahasiswa sehingga kebijakan itu tidak disalahgunakan,” tandasnya.
Kemudian Ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi menyampaikan dalam penyusunan, perencanaan dan pengambilan kebijakan publik, dalam pemerintahan dikenal ada dua cara. Pertama cara teknokratis yakni perencanaan dari pihak eksekutif, dan kedua cara politis yakni penyerapan aspirasi oleh legislatif.
“Dalam perencanaan kebijakan itu pemerintah melibatkan seluruh unsur terkait, perwakilan komunitas masyarakat menyampaikan kepada pemerintah apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhannya. Baik lewat eksekutif maupun legislatif,” katanya.
Dalam proses perencanaan itu mahasiswa bisa ikut terlibat langsung, disana diharapkan mahasiswa menyampaikan aspirasinya, saran dan kritiknya. Sehingga kebijakan publik yang akan diambil pemerintah bisa mencapai tujuannya.
“DPRD kota Mataram membuka jalan untuk mahasiswa untuk mengkritisi kebijakan Publik. Karena sempurnanya kebijakan itu lahir dari sikap kritis dan saran dari penerima kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BEM Fisipol Universitas 45 Mataram, M Tohir Jaelani dalam pemaparannya menyampaikan bahwa mahasiswa sebagai agent of control diharapkan tidak hanya menyampaikan kritikan semata terhadap kebijakan yang sudah diambil pemerintah. Tapi bagaimana mahasiswa juga bisa ikut serta mulai dari perencanaannya.
“Kami mengajak semua ketua BEM se kota Mataram, dan mahasiswa sebagai agent of control untuk mengawal kebijakan publik pemerintah daerah di NTB ini mulai dari proses perencanaannya, sampai mengawasi pelaksanaannya. Memastikan bahwa kebijakan itu sampai ke masyarakat,” pungkasnya (ADH)
