Perubahan belanja daerah tahun anggaran 2023, direncanakan sebesar Rp6,17 Triliun lebih, bertambah 182 Miliar Rupiah lebih, dari APBD 2023 yang semula sebesar 5,99 Triliun Rupiah lebih atau meningkat sebesar 2,96 persen.
“Terjadi defisit sebesar Rp49,52 Miliar Rupiah lebih yang ditutupi dari komponen pembiayaan,” jelasnya dalam sambutannya.
Lebih lanjut, ia mengatakan pembiayaan netto bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa SILPA sebesar 62,52 Miliar Rupiah lebih, dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pokok utang sebesar Rp13 Miliar.
Dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun 2023, terdapat defisit anggaran sebesar Rp49 Miliar. Defisit itu ditutupi dari pembiayaan netto sebesar Rp49 Miliar.
Disinggung soal seperti apa proyeksi dan evaluasi anggaran sebelum dan setelah Nota Kesepakatan ditandatangani, ia mengaku kondisi APBD memang dari awal sangat terguncang, hingga menurutnya, perlu banyak pemangkasan yang dilakukan.
“Kita memang belum banyak ruang, sejak gempa kemudian Covid, bukan hanya APBD tapi APBN dan semua daerah seperti itu ruang geraknya terbatas,” tandasnya. (ADH)
Berita Terkini :
- Sekda NTB Hadiri Kegiatan Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Widyaiswara Utama
- Pol PP NTB Gelar Bimtek Pengembangan Diri, Wujudkan Anggota Profesional dan Terampil
- Pjs Bupati Sumbawa Sampaikan Dukungan untuk Fahri, Harapkan Generasi “Tana Samawa” Ikuti Jejaknya
- 30 Formasi PPPK Mataram Lowong Pelamar
- KPU Kota Mataram Siapkan 661.792 Surat Suara
