Mataram (NTB Satu) – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan putusan terbaru, Nomor 65/PUU-XXI/2023.
Isinya, mengizinkan peserta pemilu kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan dengan beberapa syarat.
Anggota DPRD NTB dari Partai Gerindra Ali Jaharudin, menyambut baik keputusan itu.
Berita Terkini:
- Remitansi NTB 2025 Tembus Rp105 Miliar
- Daftar 10 Negara dengan Cadangan Minyak Terbesar di Dunia, Venezuela Teratas
- Bupati Jarot Paparkan Dua Lokasi Strategis untuk Pembangunan SMA Garuda di Sumbawa
- Mahfud MD Siap Bela Pandji Pragiwaksono Jika Diperkarakan Usai Roasting Gibran
Ia beralasan, ke depan akan dengan mudah melakukan pencerahan kepada stakeholder pendidikan.
“Responnya saya ya sangat bagus itu,” ujar Ali Jaharudin yang juga merupakan Bacaleg Partai Gerindra Dapil 6 pada Rabu, 6 September 2023.
Hanya saja, lingkungan pendidikan menurutnya, tidak boleh diizinkan dalam politik praktis, akan tetapi harus menjadi tempat pembelajaran politik yang baik.
