Mataram (NTB Satu) – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan putusan terbaru, Nomor 65/PUU-XXI/2023.
Isinya, mengizinkan peserta pemilu kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan dengan beberapa syarat.
Anggota DPRD NTB dari Partai Gerindra Ali Jaharudin, menyambut baik keputusan itu.
Berita Terkini:
- Wagub NTB Tekankan Penanganan Stunting Perlu Perhatian Psikologis dan Peran Keluarga
- Sejumlah Perwira Polres Lombok Timur Dimutasi
- Bank NTB Syariah Akselerasi Inklusi Keuangan Syariah, Empat Akad Murabahah Pembiayaan Koperasi Merah Putih Ditandatangani
- Cerita Sasambo 2025: Dorong Jurnalisme Berkualitas NTB
Ia beralasan, ke depan akan dengan mudah melakukan pencerahan kepada stakeholder pendidikan.
“Responnya saya ya sangat bagus itu,” ujar Ali Jaharudin yang juga merupakan Bacaleg Partai Gerindra Dapil 6 pada Rabu, 6 September 2023.
Hanya saja, lingkungan pendidikan menurutnya, tidak boleh diizinkan dalam politik praktis, akan tetapi harus menjadi tempat pembelajaran politik yang baik.
