Mataram (NTB Satu) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan anggaran untuk kebutuhan air bersih saat musim kemarau ini sebesar Rp40 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan melalui sharing dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Termasuk anggaran dari pemerintah pusat.
“Karena kalau kami hitung saja, sangat bergantung pada pendistribusian air itu bisa sampai Rp40 miliar pembiayaannya sampai November mendatang. Misalkan pendistribusian airnya pakai mobil tangki artinya per tangki saja Rp400.000,” kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi NTB, Ir. Ahmadi, Selasa, 15 Agustus 2023.
Terkait sharing anggaran untuk pendistribusian air bersih, baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten/ Kota, belum menentukan angka pasti untuk besaran anggaran yang akan dialokasikan. Begitupun dari pemerintah pusat.
Namun yang ingin dipastikan Ahmadi, penanganan masalah kekeringan ini tidak hanya dibebankan pada Pemerintah Daerah (Pemda) saja.
Ia mengaku akan mengajak semua pihak untuk ikut terlibat dalam menangani kekurangan air bersih ini. Seperti, PDAM, CSR perusahaan, Damkar, TNI/ Polri, PUPR Provinsi, kabupaten dan kota serta melibatkan perbankan.
“Minggu depan semuanya diusahakan beres, tapi kita rancang dulu. Sehingga nanti pada pertemuan berikutnya, para perusahaan sudah tahu jatahnya berapa. Misalkan kebutuhan kita sebulan itu katakan 3.000 tangki, ini yang kita bagi-bagi dari Agustus sampai November lah, sampai tersedia air alami, itu yang kita mau rancang,” jelasnya.
Baca Juga :
- Daftar 7 Kecamatan Terdampak Kekeringan di NTB, Jerowaru Mulai Didistribusi Air Bersih
- BPBD Ingatkan Masyarakat NTB Adanya Potensi Krisis Air Bersih
- Harus Hemat Air, Hari Tanpa Hujan di Pesisir Lombok Timur Mencapai Level Ekstrem
- Gubernur NTB Datangi Dusun di Perbukitan Lombok Barat yang Alami Krisis Air
