Muzani mengatakan, sistem yang dibangun dalam rangka pemerataan sekolah unggulan sudah baik melalui PPDB. Namun, tetap perlu penyempurnaan agar ke depan tidak menimbulkan masalah seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Gerindra ingin agar kebijakan zonasi PPDB dievaluasi.
“Seperti apa nanti presiden memutuskan, intinya adalah Gerindra ingin agar kebijakan ini dievaluasi, disempurnakan. Karena PPDB ini maksudnya baik, tapi hasilnya masih jauh dari harapan,” jelas Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim menyampaikan, pihaknya akan melanjutkan sistem PPDB zonasi tersebut.
Baca Juga:
- Indonesia Raih 43 Medali Emas di SEA Games 2025, Bertahan di Posisi Kedua
- Hermada Awards 2025, Komitmen Membangun Pertanian yang Maju dan Berkelanjutan
- Korban Jiwa Banjir dan Longsor Sumatra Tembus 1.016 Orang, 212 Masih Hilang
- HAM dan Bisnis: Ujian Integritas Kalangan Industri
Menurutnya, sistem PPDB zonasi sangat penting untuk menghilangkan kesenjangan yang selama ini terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sebab banyak siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri, kata Nadiem, lalu terpaksa masuk ke sekolah swasta berbayar padahal secara ekonomi tidak mampu.
Selain alasan dapat menghilangkan kesenjangan, Nadiem beralasan kalau sistem zonasi merupakan kebijakan pendidikan yang harus terus-menerus disempurnakan.
“Tidak ada masalah ketika kebijakan lama disempurnakan di periode atau pemerintahan selanjutnya. Itulah salah satu contoh di mana keberlanjutan itu sangat penting. Jadi ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong, yang kita lanjutkan dan itu tidak masalah,” ujarnya. (JEF)
