ADVERTORIAL

Pemprov Fokus Validasi Data Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem, Berapa Jumlahnya?

Mataram (NTB Satu) – Dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem untuk mencapai nol kemiskinan ekstrem (zero extreme poverty) pada tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi NTB menginisiasi Rapat Lanjutan Pembahasan Validasi Data Percentil Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Dinas Sosial (Dinsos), 27 Juni 2023.

Paparkan terkait data kemiskinan ekstrem dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain menyampaikan, saat ini masih ada 253.734 jiwa atau 55.245 keluarga miskin ekstrem di NTB.

“TKPKD Provinsi sudah mengolahnya dalam bentuk peta,” kata Iskandar.

Dari peta tersebut, tampak zona merah (miskin ekstrem) lebih banyak di Pulau Lombok. Hasil olahan TKPKD NTB juga menunjukkan dominasi usia miskin ekstrem di rentang 22 hingga 59 tahun. Terkait Kesehatan, ternyata masyarakat miskin ekstrem juga lebih beresiko terkena stunting hingga 73 persen.

“Jangankan desanya, orangnya juga sudah kita identifikasi,” ujar Iskandar.

IKLAN

Adapun sudah dikembangkan aplikasi mobile Veri-vali yang sudah di ujicobakan di salah satu desa di Kecamatan Pringgabaya. Bappeda NTB berharap agar tiap kabupaten dan kota lainnya juga menggunakan aplikasi tersebut.

“Kita fokus pada kemiskinan ekstrem, di mana TNP2K katakan masih ada 253.734 jiwa di NTB. Ini kita sandingkan dengan DTKS, jika data TNP2K belum masuk, segera dimasukkan dalam DTKS,” imbuhnya.

Oleh karena itu, diharapkan enam tindak lanjut dan komitmen yang dihasilkan dari forum tersebut, antara lain:

  1. Penyusunan kebijakan dan regulasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar data P3KE digunakan sebagai data sasaran penanggulangan kemiskinan
  2. Validasi data level desa yaitu database kemiskinan/single data yang dijadikan sebagai acuan data kemiskinan perangkat daerah
  3. Program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan perangkat daerah tepat sasaran mengacu pada data P3KE
  4. Komitmen kabupaten dan kota untuk melakukan Veri-vali data P3KE (176.029 jiwa) menggunakan Aplikasi Android Provinsi
  5. Membangun kemitraan melalui gerakan multi pihak antara pemerintah dan non-pemerintah
  6. Veri-vali ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan pihak-pihak yang melaksanakan penyaluran bantuan seperti BPJS, PKH, dan sebagainya.

“Komitmen bersama dan perubahan mindset dari masyarakat,” tutup Iskandar.(MKR)

IKLAN

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button