Oleh
Febby Masrsya Ananda
Mahasiswa Prodi Sosiologi FHISIP UNRAM
Kota Mataram, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah pusat aktivitas ekonomi, politik, dan sosial. Namun, di tengah kemajuan pembangunan yang terjadi, fenomena kemiskinan masih menjadi masalah serius yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Kota Mataram. Kemiskinan merupakan kondisi yang kompleks dan multidimensional yang mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Meskipun telah banyak langkah yang dilakukan demi mengurangi angka kemiskinan, fenomena tersebut belum juga selesai. Malah trend kemiskinan di perkotaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jakarta, sebagai ibukota Negara tidak luput dari persoalan tersebut apalagi Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kemiskinan di Kota Mataram tidak hanya dipantulkan dari rendahnya pendapatan individu, tetapi manifestasi berupa ketidakadilan pembangunan yang juga tercermin dari tidak meratanya prasarana layanan masyarakat maupun fasilitas perumahan.
Dampaknya dapat tercermin luas dari beberapa indikator kehidupan mulai dari pendidikan, kesehatan hingga ekonomi. Ini sangat disayangkan terutama bagi ibu kota provinsi yang seharusnya menjadi contoh daerah lain maupun daerah pedesaan di NTB.
Di kutip dari laman Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam berbagai pandangan ada tiga jenis kemiskinan yang sering di kemukakan yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut.
Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh satu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak mampu memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.
Kemiskinan relatif merupakan kondisi kemiskinan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara Kemiskinan absolut adalah apabila tingkat pendapatan seseorang dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (basic needs), antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja.
Bentuk-bentuk kemiskinan yang ada serta berbagai ragam faktor penyebabnya, tentunya sangat mempengaruhi rumusan kebijakan yang dibuat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Mataram penduduk miskin di Kota Mataram lima tahun terakhir yakni, tahun 2019 mencapai 43.190 jiwa, mengalami penurunan di tahun 2020 mencapai 41.800 jiwa. Kemudian mengalami peningkatan signifikan di tahun 2021 mencapai 44.450 jiwa atau 8,65 persen lalu mengalami penuruna di tahun 2022 sebesar 8,63 persen dan data per 30 November 2023 tercatat 8,62 persen. Jumlah ini turun 0,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Berbicara tentang faktor penyebab kemiskinan ada banyak hal yang menjadi sumber penyebab/masalah utama terjadinya kemiskinan, mulai dari permasalahan terbatasnya sumber daya alam yang ada pada suatu wilayah, sampai pada rendahnya kapasitas SDM yang dimiliki masyarakat sehingga tidak memiliki kemampuan, ide dan gagasan untuk membuat usaha yang bisa menghasilkan untuk peningkatan kesejahteraannya.
Walaupun sumber daya alam yang ada berlimpah tetapi kapsitas SDMnya rendah maka sumber daya yang berlimpah tersebut tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Permasalahan seperti ini senantiasa dijumpai di beberapa wilayah kota Mataram.
Dari permasalahan yang ada dapat diilakukannya upaya yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan menambah lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk memperluas akses modal usaha, untuk mendorong pemerintah mengambil langkah konkret dalam mengatasi kemiskinan di Kota Mataram, Termasuk dalam hal ini adalah untuk meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan di Kota Mataram.
Upaya pemerintah dalam penanganan kemiskinan di Kota Mataram menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Mataram. Namun upaya-upaya yang dilakukan belum mampu sepenuhnya menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Kota Mataram.
Hal tersebut terlihat dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 8,62 persen dari 8,63 persen pada tahun 2022 berdasarkan data yang di keluarkan Badan Pusat Statistik BPS Kota Mataram.
Hal tersebut perlu diapresiasi namum penurunan angka tersebut dinilai masih lambat karena beberapa program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan umumnya berhasil mengentaskan sebagian besar kelompok penerima bantuan. Namun hal tersebut ternyata menyisakan kelompok tertentu seperti penyandang dasibilitas berat, kalangan lanjut usia (lansia), dan buta huruf, yang masih memerlukan bantuan hidup khusus secara intensif bahkan sepanjang hidup.
Selain itu, Kota Mataram juga dihadapkan pada suatu tantangan untuk menurunkan angka kemiskinan esktrem. Hal itu sebagai tindak lanjut atas arahan presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, strategi percepatan pengentasan krmiskinan pada 4 maret 2021.Sementara data kemiskinan ekstrem di Kota Mataram sesuai data Pensasaran Pencepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI kodinator sebanyak 22.491 kepala keluarga (KK).
Jika dilihat dari 22.491 KK tersebut kebanyakan dari kalangan nelayan, petani, pedagang, pegawai swasta, pekerja lepas, pensiunan, tidak/belum bekerja, wiraswasta dan sebagainya.
Kemiskinan ekstrem akan diintervensi secara terpadu dan salah satu caranya adalah dengan menyusun rencana aksi sesuai lima tematik reformasi birokrasi menjadi arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Lima program itu adalah, kemiskinan, stunting, investasi, inflasi, dan penggunaan produk dalam negeri.
Dari sisi kebijakan anggaran lanjutnya, Pemerintah Kota Mataram terus berupaya menurunkan anga kemiskinan di perkotaan. Program penanganan berada di Dinas Sosial dari sisi bantuan sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dari aspek penanganan rumah kumuh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari aspek sanitasi, Badan Zakat Nasional Kota Mataram juga mengintervensi dari aspek rumah kumuh dan satu sarjana untuk keluarga miskin.
Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena kemiskinan merupakan fenomena serius yang ada di Kota Mataram, dimana fenomena tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan di sebagian masyarakat Kota Mataram yang kemudian berimbas kepada sumber daya manusia masyarakat itu sendiri dan akhirnya terjadi keterbatasan akan lapangan pekerjaan dan tingginya angka pengangguran.
Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan kesadaran pemerintah dan masyarakat itu sendiri agar dapat terciptanya lapangan pekerjaan yang layak dan berkualitas. Pemerintah harus menindaklanjuti permasalahan ini, guna untuk menciptakan generasi pennerus yang berkualitas.
Ke depannya agar pemerintah selalu memperhatikan masalah ini dan terus meningkatkan akses pendidikan dan akses kesehatan bagi masyarakat untuk menghindari terjadinya kemiskinan di masa yang akan mendatang serta untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk masa yang akan mendatang.
Karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Semoga seluruh program dari pemerintah dapat terealisasikan dengan baik agar angka persentase kemiskinan yang ada di Kota Mataram dapat turun seiring dengan terlaksananya semua program yang telah diselenggarakan agar tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di Kota Mataram.
