Mataram (NTB Satu) – Ketua DPW Partai Gelora NTB Lalu Pahrurrozi menganggap keterbukaan rincian nominal dana Pokok Pikiran (Pokok) anggota DPRD NTB sangat minim bahkan sulit diketahui.
“Jangan sampai pokir itu seperti hantu, dibicarakan tapi tidak ada di dokumen anggarannya,” jelasnya kepada NTB Satu Kamis, 27 Juli 2023.
Selain mempertanyakan akuntabilitas dana pokir, juga turut mengkritisi persoalan DPRD NTB yang terkesan terlibat dalam kerja-kerja eksekutif.
Baca Juga:
- NTB Masuk 5 Besar Destinasi Pariwisata Ramah Muslim Terbaik 2025
- DPRD Dorong Baznas Sumbawa Inovatif dan Siap Kejar Target ZIS Rp10 Miliar
- Bupati Sumbawa Lantik Pengurus Baznas 2025-2030, Targetkan ZIS Rp10 Miliar per Tahun
- Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Pemecatan 26 Pegawai Pajak
“Yang mesti dilakukan yang pertama, DPRD harus memiliki perbedaan wilayah antara eksekutif dan legislatifnya, jangan sampai kerja legislatifnya melemah,” paparnya.
Ia mengatakan, tugas pokok DPRD sebagai pengawas kinerja dari eksekutif, oleh karena itu, menurutnya anggaran dana pokir harusnya DPRD membatasi ruang eksekusi dari setiap program yang bersumber dari dana pokir. Sebab akan menyebabkan fungsi kontrol kedepan bisa melemah.
“DPRD hanya sebagai hak tunjuk, jangan sampai masuk dalam hak pelaksanaan dan mengeksekusi program. Serta seharusnya DPRD mengawasi kegiatan dan program itu,” ucap Ojie, sapaan akrabnya.
