Lulusan SMK Masih Banyak yang Nganggur, Dinas Dikbud NTB Dorong SMK Perkuat Kerja Sama Industri

Mataram (NTB Satu) – Kesempatan lulusan SMK untuk dapat bekerja masih menjadi pekerjaan rumah dari Dinas Dikbud NTB. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB per Agustus 2022, terdapat 11 ribu lulusan SMK yang tidak bekerja. Kepala Bidang SMK Dinas Dikbud NTB, Muhammad Khairul Ihwan, MT., mengatakan, perlu inovasi sehingga para lulusan SMK bisa terserap. “Kita juga harus punya inovasi bagaimana caranya SMK bisa jalan dan bersinergi dengan industri dan dunia usaha, sehingga para lulusan terserap. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan SMK dari pusat kepada provinsi dan kabupaten/kota bisa kita manfaatkan juga dengan optimal," ungkapnya, Minggu, 23 Juli 2023. Ihwan menjelaskan, besaran DAK Pendidikan SMK yang digelontorkan pusat ke NTB itu nominalnya cukup besar setiap tahun. Kisarannya antara Rp 450 Miliar hingga Rp 500 Miliar. Anggaran DAK tersebut setiap tahunnya dimanfaatkan untuk pemenuhan sarana prasarana. Baca Juga : Masih Ada SMK yang Kekurangan Siswa Setelah Pengumuman PPDB SMK 2023 Kesalahan Input Data Masih Terjadi Saat PPDB SMK 2023 5 SMK di NTB Terakreditasi A dan Berstatus BLUD “Peralatan seperti komputer, mebel dan TIK semua berasal dari luar daerah kita. Sementara, lulusan SMK kita 35 ribu orang per tahun, masih kesulitan mendapatkan pekerjaan karena aktivitas industri dan investasi di NTB belum banyak,” jelasnya. Sehingga, mindset ini harus mulai diubah dengan inovasi yang didukung dengan regulasi yang sudah tersedia di NTB. Menurutnya, sekolah bisa meminta perusahaan mitra untuk berinvestasi di daerah dengan segala kemudahan yang ditawarkan. "Idealnya dari DAK Pendidikan yang Rp 500 miliar rutin kita belanjakan, kita minta agar perusahaan - perusahaan mitra yang rutin menjual barangnya ke NTB agar membuka cabang usahanya di NTB. Kenapa demikian? karena kita punya regulasinya, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 43 Tahun 2020 tentang Bela Beli Produk Lokal," tambahnya. Jika perusahaan - perusahaan mitra SMK ini membuka cabang di NTB, maka bukan hanya mampu menyerap lapangan pekerjaan. Namun, bisa sekaligus menciptakan produk NTB yang siap dijual dan dipasarkan ke daerah lain. Baca Juga : Masih Ada SMK yang Kekurangan Siswa Setelah Pengumuman PPDB SMK 2023 Kesalahan Input Data Masih Terjadi Saat PPDB SMK 2023 5 SMK di NTB Terakreditasi A dan Berstatus BLUD Untuk memudahkan investasi dan usaha mereka di NTB, sambungnya, regulasinya sudah ada, yakni Pergub Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Kawasan Inkubasi Bisnis. “Perusahaan bisa manfaatkan kemudahan itu di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB. Mereka akan difasilitasi areal gratis untuk produksi mereka. Nantinya kalau usahanya sudah berkembang dan besar, mereka bisa membuat pabrikasi di luar BRIDA,” terangnya. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk mempercepat membangun iklim industri SMK, yang berkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri. “Polanya adalah ketika nanti perusahaan-perusahaan itu membangun bangun cabang pabrik di NTB, maka semua bisa terlibat. SMK bisa terlibat dalam rantai pasoknya, industri kita bisa terlibat, sentra logam kita bisa berpartisipasi. Jadi semua akan hidup," ujarnya. Baca Juga : Masih Ada SMK yang Kekurangan Siswa Setelah Pengumuman PPDB SMK 2023 Kesalahan Input Data Masih Terjadi Saat PPDB SMK 2023 5 SMK di NTB Terakreditasi A dan Berstatus BLUD Selain itu, tambah Ihwan, dengan cabang perusahaan di daerah maka akan terjadi transfer teknologi. Misalnya, awalnya tahun pertama sampai kelima, orang-orang kita hanya jadi karyawan. “Di tahun selanjutnya hingga ke 10, bisa jadi orang NTB mampu bikin produk sendiri yang memperkaya produk Indonesia. Sehingga bisa menjadikan NTB sebagai daerah baru penghasil produk dan teknologi yang bisa dipasarkan di Indonesia, maupun ekspor ke luar negeri. Jadi, program Industrialisasi NTB adalah sebuah keniscayaan,” tuturnya. (JEF) Baca Juga : Masih Ada SMK yang Kekurangan Siswa Setelah Pengumuman PPDB SMK 2023 Kesalahan Input Data Masih Terjadi Saat PPDB SMK 2023 5 SMK di NTB Terakreditasi A dan Berstatus BLUD