Anggap Tragedi 98 Sebagai Masa Lalu, Pertemuan Prabowo dan Budiman Tuai Kritik

Mataram (NTB Satu) - Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto terus melakukan pergerakan politiknya dengan merangkul berbagai kalangan. Baru-baru ini, tepatnya 18 Juli 2023 kemarin, Prabowo melakukan pertemuan tertutup dengan dengan aktivis 1998 sekaligus politisi PDI Perjuangan (PDIP), Budiman Sudjatmiko, di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta Selatan. Budiman merupakan aktivis mahasiswa 98 dan tokoh Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang jadi musuh Soeharto. Di mana pada tahun-tahun tersebut, Prabowo berpangkat Letjen dan menjabat sebagai Danjen Kopassus. Pada pertemuan itu, baik Prabowo maupun Budiman, sama-sama tidak menafikan pernah saling berhadapan pada tragedi 1998 lalu. Saat itu keduanya sama-sama berjuang di jalan masing-masing. Prabowo sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Budiman sebagai aktivis mahasiswa. Baca Juga : Gelora NTB : Partai Gelora Kemungkinan Dukung Prabowo Tidak Ada Sanksi untuk Gibran Usai Dampingi Prabowo Ketemu Relawan di Solo Gerindra NTB Geram Ada Pihak yang Membuat Opini Prabowo Jadi Cawapres Ganjar Prabowo Silaturahmi dengan Jokowi Selama 1,5 Jam, Ini Yang dibahas "Saya mantan aktivis, Pak Prabowo mantan tentara elit, kita pernah berhadapan. Dulu pernah, tapi meski waktu itu di posisi beda, kami pertaruhkan nyawa, kehormatan, cita-cita," ujar Budiman. Oleh karena itu, Budiman dengan tegas menyatakan, situasi sekarang sudah berbeda. Antara dirinya dengan Prabowo pun sepakat, kejadian yang lalu hanya dikenang sebagai masa lalu. "Ketika sekarang situasi sudah lebih baik bagi bangsa, saling dewasa, bicara perbedaan, maka kita mengenang masa lalu sebagai masa lalu, masa depan bukan untuk kami tapi untuk bangsa," ujar Budiman. Sedangkan Prabowo menyatakan, dirinya dan Budiman berhadapan karena dalam suatu kondisi yang mereka perjuangkan. Ia mengatakan, Sejatinya, keduanya tidak ingin berhadapan dan mengalami di situasi tersebut. Baca Juga : Gelora NTB : Partai Gelora Kemungkinan Dukung Prabowo Tidak Ada Sanksi untuk Gibran Usai Dampingi Prabowo Ketemu Relawan di Solo Gerindra NTB Geram Ada Pihak yang Membuat Opini Prabowo Jadi Cawapres Ganjar Prabowo Silaturahmi dengan Jokowi Selama 1,5 Jam, Ini Yang dibahas "Kita memang pernah berhadapan tapi yang buat kita dulu suatu keadaan," katanya. Meski demikian, pertemuan antara keduanya banyak menuai kritik, salah satunya datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), yang menyesalkan kunjungan Budiman ke tempat Prabowo. Seperti dikutip dari Antara, Staf Divisi Pemantauan Impunitas, Kontras, Jane Rosalina Rumpia yang menilai pertemuan keduanya itu tidak berempati pada tragedi penghilangan paksa 1997/1998 yang hingga kini masih menanti keadilan. "Apalagi Budiman adalah salah satu aktivis korban penghilangan paksa tersebut," kata Jane. Baca Juga : Gelora NTB : Partai Gelora Kemungkinan Dukung Prabowo Tidak Ada Sanksi untuk Gibran Usai Dampingi Prabowo Ketemu Relawan di Solo Gerindra NTB Geram Ada Pihak yang Membuat Opini Prabowo Jadi Cawapres Ganjar Prabowo Silaturahmi dengan Jokowi Selama 1,5 Jam, Ini Yang dibahas Mengilas balik tragedi 1998, berdasarkan penyelidikan hukum yang dilakukan Komnas HAM, nama Prabowo Subianto terdaftar dalam kasus pelanggaran HAM berat. Salah satunya penculikan aktivis pada 1997-1998. Keterlibatan Prabowo pada tragedi penculikan itu dibuktikan langsung oleh Komnas HAM melalui dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang mencatat, Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus memerintahkan penculikan terhadap 23 aktivis yang saat itu melakukan perlawanan pada rezim Soeharto. "Dari 23 aktivis itu, yang dibebaskan 9 orang, 13 orang tidak diketahui keberadaannya dan 1 orang tewas," terang Jane. Tidak hanya itu, Jane juga menyesalkan pernyataan Budiman yang mengatakan, Indonesia layak dipimpin oleh Prabowo. Baca Juga : Gelora NTB : Partai Gelora Kemungkinan Dukung Prabowo Tidak Ada Sanksi untuk Gibran Usai Dampingi Prabowo Ketemu Relawan di Solo Gerindra NTB Geram Ada Pihak yang Membuat Opini Prabowo Jadi Cawapres Ganjar Prabowo Silaturahmi dengan Jokowi Selama 1,5 Jam, Ini Yang dibahas Bagi Jane, pernyataan tersebut sama halnya memberikan privilese politik pada orang yang pernah melanggar HAM. Jika kemudian, kondisi seperti ini dilanggengkan oleh negara, sama halnya negara kembali mempertontonkan kekebalan hukum atau Impunitas bagi pelanggar HAM di Indonesia. Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat PDIP akan memanggil Budiman untuk memberikan klarifikasi atas pertemuannya dengan Prabowo dan juga terkait pernyataannya tentang Indonesia layak dipimpin oleh orang seperti Prabowo. Menurut Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun, pernyataan yang dikeluarkan oleh Budiman melawan keputusan partai. Karena dengan jelas, pada 21 April lalu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) RI. "Budiman tidak bisa berkilah dengan menyatakan bahwa pernyataan itu atas nama pribadi, sebab sebagai pemegang kartu tanda anggota PDIP, Budiman semestinya memahami cara berorganisasi dan konsekuensinya seperti apa," jelas Komarudin. (MYM) Baca Juga : Gelora NTB : Partai Gelora Kemungkinan Dukung Prabowo Tidak Ada Sanksi untuk Gibran Usai Dampingi Prabowo Ketemu Relawan di Solo Gerindra NTB Geram Ada Pihak yang Membuat Opini Prabowo Jadi Cawapres Ganjar Prabowo Silaturahmi dengan Jokowi Selama 1,5 Jam, Ini Yang dibahas