KPU NTB Kunci Anggaran Pilkada, TAPD: Sesuaikan dengan Kebutuhan Bukan Keinginan

Mataram (NTB Satu) - Pembahasan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024 belum mencapai putusan final. Terbukti, sampai sekarang Tim Alokasi Anggaran Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB belum menemukan kata sepakat terkait pola sharing anggaran Pilkada serentak 2024 dengan 10 kabupaten dan kota di NTB. Kepala TAPD sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi mengatakan, meski belum mencapai putusan final. Namun, pembahasan terkait pola sharing anggran dengan 10 Kabupaten dan Kota memperlihatkan progres kemajuan. "Dana Pilkada alhamdulillah ada progresnya, ada kemajuan-kemajuan komitmen cost sharing dengan kabupaten dan kota, terus kita akan simulasikan sampai menemukan angka yang final," kata Miq Gite, sapaan akrab Sekda NTB kepada wartawan di Ruang Kerja Gubernur NTB, Kamis, 13 Juli 2023. Selanjutnya, terkait dengan komentar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, Yan Marli yang sebelumnya menetapkan anggran Pilkada serentak 2024 sebesar Rp180 milliar. Katanya, jika dari anggran tersebut masih dilakukan pemotongan kembali oleh TAPD maka ia khawatir pelaksanaan Pilkada akan terkendala. Baca Juga : KPU NTB Minta Anggaran Pilkada Dikunci Rp180 Miliar Vermin Tahap Dua KPU NTB, Parpol Dilarang Bongkar Pasang Bacaleg KPU NTB Was – was, Pemangkasan Anggaran Berdampak Tahapan Pemilu 2024 Menindaklanjuti hal itu, Miq Gite menegaskan, sebelum menetapkan besaran anggaran tersebut, perlu diperhatikan beberapa item dalam pengalokasian anggaran pembiayaannya. Sehingga nantinya tidak terjadi double count antara Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang semisalnya jika di antara itu masih ada komponen yang beririsan dengan kabupaten dan kota maka itu perlu dicoret. Menurutnya, dalam penetapan anggaran harus sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. "Ingat loh sekarang ini Pilkada serentak pertama. Jangan sampai kita sudah berdarah-darah menyiapkan anggaran itu, ujung akhirnya ada indikasi macam-macam termasuk double count (penghitungan yang dobel) dan sebagainya," tegasnya. Baca Juga : KPU NTB Minta Anggaran Pilkada Dikunci Rp180 Miliar Vermin Tahap Dua KPU NTB, Parpol Dilarang Bongkar Pasang Bacaleg KPU NTB Was – was, Pemangkasan Anggaran Berdampak Tahapan Pemilu 2024 Untuk itu, pihaknya menghendaki ada efisiensi anggaran dalam pengalokasian anggaran Pilkada NTB 2024. Sehingga TAPD harus cermat dalam menganalisa dan menelaah usulan anggaran yang diajukan oleh KPU NTB dan Bawaslu NTB. Apalagi mengingat Pilkada NTB digelar serentak dengan Pilkada 10 kabupaten dan kota. Sehingga ada peluang efisiensi yang cukup besar dengan adanya pola sharing anggaran kabupaten dan kota. Sebagai informasi, berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), total anggaran Pilkada NTB 2024, harus sudah mulai dianggarkan di APBD-Perubahan 2023 sebesar 40 persen. Baru kemudian sisanya yang 60 persen dialokasikan penganggarannya di APBD 2024. (MYM) Baca Juga : KPU NTB Minta Anggaran Pilkada Dikunci Rp180 Miliar Vermin Tahap Dua KPU NTB, Parpol Dilarang Bongkar Pasang Bacaleg KPU NTB Was – was, Pemangkasan Anggaran Berdampak Tahapan Pemilu 2024