Dapat Sanksi OJK, Puluhan Perusahaan Didenda Rp11 Miliar dan Pencabutan Izin

Mataram (NTB Satu) - Sepanjang Januari hingga Juni 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan penegakkan hukum kepada sejumlah pelaku industri pasar modal, tercatat 24 perusahaan jasa keuangan yang terkena sanksi administrasi atas pemeriksaan kasus. Inarno Djajadi selaku Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK mengungkapkan bahwa lewat penegakan hukum ini, sanksi administrasif berupa denda terkumpul Rp 11,03 miliar. Adapun sanksinya terdiri dari 1 pencabutan izin, 4 peringatan tertulis, dan 13 peringatan tertulis serta mengenakan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan senilai Rp 10,82 miliar kepada 122 pelaku jasa keuangan di pasar modal. Dalam Siaran Pers RDKB (Rapat Dewan Komisaris Bulanan) sektor jasa keuangan, Diketahui salah satu perusahaan yang terkena sanksi administrasi OJK adalah Kresna Asset Manajemen (KAM). KAM terpaksa membayar denda sebesar Rp 1,8 miliar dan diberikan waktu 3 bulan sejak perintah tertulis ditetapkan untuk melakukan pengakhiran produk KPD (kontrak pengelola dana) karena dianggap tak sesuai ketentuan yang berlaku. Baca Juga : OJK NTB Rilis Nama-Nama Pinjol Diduga Ilegal, Kenali Modusnya! OJK Dukung HAKI Jadi Agunan Kredit, Begini Ketentuannya Pengenaan sanksi diberikan atas 2 tindakan KAM yang melanggar ketentuan. Pertama, tidak mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah terkait benturan kepentingan atas penempatan portofolio Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) kepada saham PT Kresna Graha Investama Tbk (KREN) sebelum transaksi saham tersebut dilakukan. Kedua, KAM menjual KPD melalui freelance marketing Kresna Sekuritas (KS) dengan memberikan janji imbal hasil pasti ke nasabah. Adapun Pihak-pihak yang menyebabkan PT. KAM melakukan pelanggaran yaitu Yohanes Yobel H selaku Direktur Utama PT KAM, Deddy Haryanto selaku eks Branch Manager PT KS, Sandjaja Oejana Hartawan selaku Freelance Marketing PT KS, dan PT KS dikenakan sanksi administrasi berupa denda. "Michael Steven selaku pemegang saham pengendali dan Ketua Komite investasi PT KAM turut dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp 5,7 miliar dan perintah tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan pegawai di lembaga jasa keuangan bidang pasar modal selama 5 tahun," kata Inarno dalam konferensi pers, Selasa 4 Juli 2023 dilansir dari detikFinance. Baca Juga : OJK NTB Rilis Nama-Nama Pinjol Diduga Ilegal, Kenali Modusnya! OJK Dukung HAKI Jadi Agunan Kredit, Begini Ketentuannya Sementara itu, PT Millenium Capital Management (MCM) terkena sanksi administrasi berupa denda Rp 1,48 miliar dan perintah tertulis kepada entitas yang bersangkutan untuk membubarkan produk reksadana milenium balance fund. Sanksi ini dikenakan karena adanya pelanggaran dalam melakukan transaksi jual-beli efek dengan mematok harga jual-beli di luar rentang harga Bursa Efek Indonesia (BEI). "PT MCM memiliki efek yang diterbitkan oleh 1 pihak lebih dari 10 persen NAB reksadana dengan tanggal penyesuaian yang melebihi batas waktu penyesuaian, memberikan jaminan pengembalian hasil minimum kepada pemegang unit penyertaan reksadana yang dilakukan oleh Lim Anggi Kristina selalu pemegang saham pengendali PT MCM," jelas Inarno. Atas tindakannya, Lim Anggi Kristina diharuskan membayar denda Rp 200 juta dan perintah tertulis berupa larangan melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk tak terbatas menjadi pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung atau mengendalikan pihak yang melakukan kegiatan, serta larangan menjadi pengurus dan menjalankan profesi penunjang di sektor jasa keuangan. Selain itu, entitas yang mendapatkan sanksi pencabutan izin yakni PT Sinergi Millenium Sekuritas. Korporasi ini terbukti melakukan 3 pelanggaran. Baca Juga : OJK NTB Rilis Nama-Nama Pinjol Diduga Ilegal, Kenali Modusnya! OJK Dukung HAKI Jadi Agunan Kredit, Begini Ketentuannya Pertama, tidak menyertakan lampiran Ekuitas dan Lampiran Keagenan dalam ketentuan Perjanjian PT Sinergi Millenium Sekuritas sebagai perantara (agen) pada Transaksi Repurchase Agreement (Repo) antara Michael Widjaja dengan 14 (empat belas) pihak. Kedua, Perusahaan tidak mempunyai direktur dan/atau pegawai yang berwenang untuk melakukan Transaksi Repo. Dan terakhir, PT Sinergi Millenium Sekuritas tidak memperoleh kuasa dari nasabahnya untuk melakukan Transaksi Repo dan tidak membuat laporan secara berkala kepada nasabahnya. OJK kemudian mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda Sebesar Rp 100 juta dan perintah tertulis berupa larangan untuk melakukan segala kegiatan termasuk bekerja di sektor Pasar Modal selama lima tahun kepada Andy Purnomo Anthony selaku Direktur Utama dan lima belas tahun kepada Bety selaku Komisaris Utama PT Sinergi Millenium Sekuritas terhitung setelah surat sanksi ditetapkan. (STA) Baca Juga : OJK NTB Rilis Nama-Nama Pinjol Diduga Ilegal, Kenali Modusnya! OJK Dukung HAKI Jadi Agunan Kredit, Begini Ketentuannya