Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini untuk proporsi anggaran antara pihak Pemprov dengan Pemkot telah selesai dilakukan. Artinya telah ada kesepakatan anggaran yang akan dinominalkan.
“Hasil pertemuan sementara itu porsi-porsi mana yang akan di cost sharingkan oleh provinsi, dan mana yang ditanggung oleh kabupaten kota itu sudah dilakukan. Sekarang tinggal menuju kepada angka pastinya, kemampuan provinsi seperti apa, dan kemampuan kabupaten kota seperti apa,” tuturnya.
Kemudian, dalam penetapan nominal anggaran Pilkada yang akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada finalnya nanti, tentu menurutnya masih akan melakukan rasionalisasi kebutuhan terlebih dahulu.
Baca Juga:
- Sesalkan Pernyataan Prof. Asikin, Maman: Audit Investigasi Dulu, Jangan Langsung Bicara Pansel
- Dibantai 6-0 di Liga 4 Nasional, Persidom Dompu Diolok-olok Netizen
- Dukung Interpelasi DAK, Demokrat–PPR Lawan Arus di DPRD NTB
- Ummat Resmi Terima SK Pendirian Fakultas Kedokteran
Hal ini dilakukan agar dapat memberikan gambaran utuh terkait dengan kemampuan dari Pemprov NTB maupun dari Pemkot Mataram. Sehingga bisa ditetapkan proporsi anggaran mana yang akan dibiayai oleh Pemprov nantinya.
Dan ini sedang kita rasionalisasi kebutuhan masing-masing dan itu akan menjadi analisis dari provinsi untuk mengambil porsi mana tergantung dari kemampuan antara provinsi maupun kemampuan kabupaten/kota,” tandasnya. (ADH)
