MoU Perlindungan Pekerja Migran Ditandatangani, Gubernur NTB : Melindungi dengan Hati
Mataram (NTB Satu) – Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pencegahan, Penegakan Hukum, dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB ditandatangani Pemerintah Provinsi NTB, Kepolisian Daerah, Kementerian Hukum dan HAM dan BP2MI, Selasa, 27 Juni 2023 di Mapolda NTB.
Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah mengatakan, banyak kasus pekerja migran ilegal dan perdagangan manusia yang berawal pula dari minimnya pengetahuan dan akses pekerja ke luar negeri.
“Untuk itu, perlu penanganan yang komprehensif mulai dari hulu dan kesadaran kita semua untuk mulai menangani persoalan buruh migran dengan pendekatan kemanusiaan,” ujar Gubernur.
Baca Juga:
- Bapanas dan Satgas Pangan NTB Temukan Harga Beras di Atas HET di Sumbawa
- Respons Purbaya soal Rencana Negosiasi Utang Whoosh: Sudah Top!
- DPRD NTB Pertanyakan Sasaran Alokasi BTT Rp500,7 Miliar: Mana yang Disebut Mendesak?
- Bupati Jarot: Proyek IJD Sumbawa Dimulai Setelah Semua Persyaratan Lengkap
Senada dengan itu, Kapolda NTB, Drs. Djoko Perwanto mengatakan, MoU ini adalah langkah penting dan strategis agar banyaknya kasus pekerja migran dan perdagangan manusia yang terjadi menjawab persoalan penanganan yang ada.
“Kita akan mulai dari desa dan lingkungan masyarakat terkecil. Polda juga memiliki sumber daya dan fasilitas serta program yang dapat sejalan dengan MoU ini,” jelasnya.
Dalam penandatangan tersebut, hadir pula Deputi Bidang Penempatan Pekerja Migran Kawasan Amerika Pasifik Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Drs. Lasro Simbolon dan Kepala Wilayah Kemenkumham NTB, Romi Yudianto.(MKR)
