Diperiksa 9 Jam, Bupati Bima Jawab dugaan Penyertaan Modal Rp21 Miliar tanpa Perda

Mataram (NTB Satu) - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri akhirnya selesai menjalani pemeriksaan di gedung Kejati NTB, Senin 19 Juni 2023 sore sekitar Pukul 17.30 Wita. Sebelumnya Bupati mulai menjalani pemeriksaan sejak sekitar Pukul 08.30 Wita. Total sembilan Jam Bupati dicecar penyidik Pidsus Kejati. Dicegat wartawan usai menjalani pemeriksaan, Bupati Bima irit bicara. Namun ia mengakui diperiksa terkait dana penyertaan modal ke sejumlah BUMD Kabupaten Bima. "Hanya diperiksa seputar penyertaan modal (BUMD)," katanya usai dia menjalani pemeriksaan. Disinggung gelontoran dana Rp21 Miliar terkait penyertaan modal, orang nomor satu di Kabupaten Bima itu enggan bicara banyak. Bupati menyarankan agar menanyakan kepada penyidik. "Silakan ditanyakan kepada penyidik," jawabnya singkat. Baca Juga : Bupati Bima sedang Jalani Pemeriksaan Terkait Penyertaan Modal 8 BUMD BREAKING NEWS – Wali Kota Mataram dan Bupati Bima hari ini Dipanggil Penyidik Kejati NTB Nama Bupati Bima Kembali Disebut Terima Uang Proyek Saprodi Cetak Sawah Baru Perempuan yang akrab disapa Dae Dinda itu mengaku, tidak pernah mencairkan anggaran Perda habis masa berlaku pada tahun 2019. "Tidak pernah dicairkan setelah masa Perda habis," ucapnya. Jawaban Bupati tersebut terkait penyertaan modal tambahan Rp21 Miliar untuk tahun 2020 - 2021 yang sebelumnya diduga tanpa dibekali Perda. Tidak hanya itu, saat disinggung materi pemeriksaan yang dilakukan kepadanya selama berjam-jam lagi-lagi, Bupati irit bicara. Dia menyarankan agar bertanya kepada penyidik Kejaksaan. "Yang berkaitan dengan materi, silakan tanyakan ke Penyidik," jawab Ketua DPD Golkar Kabupaten Bima ini. Pantauan NTBSatu di Gedung Kejati NTB, Bupati Bima meninggalkan keluar dari ruangan penyidik, Kejati NTB sekitar pukul 17.45 Wita. Saat itu ia menggunakan baju putih dengan ditemani pendamping seorang perempuan dan laki-laki. Baca Juga : Bupati Bima sedang Jalani Pemeriksaan Terkait Penyertaan Modal 8 BUMD BREAKING NEWS – Wali Kota Mataram dan Bupati Bima hari ini Dipanggil Penyidik Kejati NTB Nama Bupati Bima Kembali Disebut Terima Uang Proyek Saprodi Cetak Sawah Baru Bupati memastikan setiap pejabatnya dipanggil Kejaksaan, akan memberikan keterangan dan bersikap kooperatif. "Saya pastikan itu," tegasnya. Berita sebelumnya, Hj Indah Damayanti Putri mendatangi Gedung Kejati sekitar pukul 09.00 Wita. Bupati dipanggil dan diperiksa penyidik terkait penyertaan modal yang mengucur ke BUMD sebesar Rp90 miliar. Dia hadir di gedung Kejati sekitar pukul 08.30 Wita. Penyidik Kejati NTB menemukan kejanggalan pada penyertaan modal tersebut, lantas menerbitkan surat perintah penyelidikan (Sprintlid) Nomor: PRINT-03/N.2/Fd.1/03/2023. Sprintlid Kajati NTB ditindaklanjuti dengan meminta keterangan kepada sejumlah Direktur BUMD. Mereka diperiksa soal rentang waktu penyertaan modal dari tahun 2005 sampai tahun 2023. Nilai penyertaan modal itu jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) NTB, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bima tahun 2021. Kejanggalan terletak pada nilai penyertaan modal selama 7 tahun itu, berbeda dengan hasil penelusuran Inspektorat Kabupaten Bima pada September 2021 lalu. Inspektorat menemukan penyertaan modal periode 2015-2022 sebesar Rp68 miliar. Baca Juga : Bupati Bima sedang Jalani Pemeriksaan Terkait Penyertaan Modal 8 BUMD BREAKING NEWS – Wali Kota Mataram dan Bupati Bima hari ini Dipanggil Penyidik Kejati NTB Nama Bupati Bima Kembali Disebut Terima Uang Proyek Saprodi Cetak Sawah Baru Perbedaan nilai tersebut diduga adanya penyertaan modal secara sepihak sekitar Rp21 miliar lebih pada tahun2020 dan 2021. Penyidik menemukan kejanggalan pada penyertaan modal tersebut, lantas menerbitkan surat perintah penyelidikan (Sprintlid) Nomor: PRINT-03/N.2/Fd.1/03/2023. Sprintlid Kajati NTB ditindaklanjuti dengan meminta keterangan kepada sejumlah Direktur BUMD. Mereka diperiksa soal rentang waktu penyertaan modal dari tahun 2005 sampai tahun 2023. Nilai penyertaan modal itu jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bima tahun 2021. Kejanggalan terletak pada nilai penyertaan modal selama 7 tahun itu, berbeda dengan hasil penelusuran Inspektorat Kabupaten Bima pada September 2021 lalu. Inspektorat menemukan penyertaan modal periode 2015-2022 sebesar Rp68 miliar. Baca Juga : Bupati Bima sedang Jalani Pemeriksaan Terkait Penyertaan Modal 8 BUMD BREAKING NEWS – Wali Kota Mataram dan Bupati Bima hari ini Dipanggil Penyidik Kejati NTB Nama Bupati Bima Kembali Disebut Terima Uang Proyek Saprodi Cetak Sawah Baru Perbedaan nilai tersebut diduga adanya penyertaan modal secara sepihak sekitar Rp21 miliar lebih pada tahun 2020 dan 2021. Rinciannya, PDAM Bima Rp7 miliar dan BPR NTB Cabang Bima Rp11 miliar. Dari uraian laporan, penyertaan modal tahun 2020 dan 2021 dilakukan tanpa didukung peraturan daerah (Perda). Sebab Perda Penyertaan Modal sebelumnya hanya berlaku pada tahun anggaran 2019. Sehingga terjadi perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019, tentang Penyertaan Modal akhir tahun anggaran 2021. Dengan adanya perda perubahan tersebut, seharusnya penyertaan modal hanya bisa dilakukan di tahun 2022. Sementara, penyertaan modal dari tahun 2015 sampai tahun 2019, dengan rincian, Bank NTB sebanyak Rp24,6 miliar, PDAM Rp1,8 miliar, PD Wawo Rp1,5 miliar. Kemudian, PD BPR NTB Bima Rp1,650 miliar, PT Dana Usaha Mandiri Rp 250 juta, PT Dana Sanggar Mandiri Rp250 juta, BPR Pesisir Akbar Rp2,350 miliar, dan PT Jamkrida NTB Gemilang sebanyak Rp500 juta. (KHN) Baca Juga : Bupati Bima sedang Jalani Pemeriksaan Terkait Penyertaan Modal 8 BUMD BREAKING NEWS – Wali Kota Mataram dan Bupati Bima hari ini Dipanggil Penyidik Kejati NTB Nama Bupati Bima Kembali Disebut Terima Uang Proyek Saprodi Cetak Sawah Baru