Melawan! Tersangka Dugaan Korupsi Proyek TWA Gunung Tunak ajukan Praperadilan

Mataram (NTB Satu) - Tersangka korupsi proyek jalan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tunak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah melawan. Dua dari tiga tersangka resmi mengajukan upaya hukum praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Praya. Dilansir dari laman SIPP PN Praya, dua tersangka yang mengajukan praperadilan adalah SM selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan selaku konsultan tekhnik pembangunan jalan, MNR. Baca Juga: Praperadilan keduanya tercatat dengan nomor perkara 2/Pid.Pra/2023/PN Pya dengan nomor surat 02. Pihak yang menjadi termohon ialah Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Sementara, tersangka FS yang juga Direktur PT Indomnie Utama, rencananya turut akan mengajukan hal serupa dengan dua tersangka lainnya. "Besok Jumat kami akan ajukan praperadilan," kata penasihat hukum FS, Gilang Hadi Pratama kepada NTB Satu, Rabu 14 Juni 2023. Pihaknya menempuh praperadilan karena menemukan sejumlah kejanggalan. Diantaranya, terkait penerbitan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) tanggal 8 Juni 2023 yang diterima dari Kejari Lombok Tengah. Sedangkan sprint penyidikan pertama pada 24 Mei 2022. Menurutnya, SPDP diberikan kepada seseorang sebelum menyandang status tersangka. Karena administrasi itulah dirinya mengajukan praperadilan. "Masalah administrasi saja," ucap Gilang. Selain itu, sambung Gilang, dirinya mengklaim SPDP yang diterimanya dari Kejari Lombok Tengah berbeda. Yakni, SPDP pertama terkait tindak pidana korupsi, sedangkan yang terakhir soal penyimpangan pada proyek jalan TWA Gunung Tunak. Baca Juga: "Yang pertama dan terakhir berbeda," katanya. Gilang menjelaskan, ketika kasus tersebut naik ke tahap penyidikan, saat sprint dik-nya keluar, tersangka wajib menerima SPDP. Namun, FS mengaku tidak menerimanya. FS hanya menerima surat panggilan sebagai saksi. Hal itu dibuktikan sprint dik keluar pada tanggal 24 Mei tahun 2022. Sementara pihaknya menerima SPDP pada 8 Juni 2023. "Jaraknya kami menerima SPDP jauh. Makanya kami bersama penasihat hukum tersangka lain sepakat mengajukan praperadilan," tegasnya. Alasan lain pihaknya mengajukan praperadilan, terkait muncul angka kerugian negara yang mencapai Rp400 juta. Pasalnya, ahli dari Universitas Mataram mengatakan bahwa ada volume lebih dalam proyek tersebut. "Artinya pihak PUPR harus membayar sekitar Rp170 juta ke kontraktor (tersangka)," imbuhnya. Diketahui, ketiganya menyandang status sebagai tersangka 8 Juni 2023 lalu. Mereka ditahan selama 20 hari pertama di Lapas Kelas IIA Mataram. Baca Juga; Kejari Lombok Tengah menjerat ketiganya dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Sebagai informasi, proyek jalan TWA Gunung Tunak dikerjakan Dinas PUPR NTB. Berdasarkan data LPSE proyek tersebut menelan anggaran Rp3,499 miliar tahun 2017. Saat tender proyek jalan tersebut dimenangkan PT Indomine Utama beralamatkan di Jalan Gora, Selagalas, Mataram. Kejari Loteng mulai mengusut proyek tersebut setelah jalan tersebut longsor dan rusak parah pada Agustus 2021. Akibatnya jalan menuju TWA Gunung Tunak tersebut tidak bisa maksimal dilalui masyarakat. (KHN)