Mataram (NTB Satu) – Kepala Disnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan, penyandang disabilitas mesti mendapatkan kompetensi dan pendidikan untuk bekerja. Pada 2022 lalu, Disnakertrans NTB telah membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) NTB.
“Penyandang disabilitas membutuhkan dukungan nyata dari seluruh pembuat kebijakan dan berbagai instansi terkait. Hal tersebut bertujuan untuk menyiapkan penyandang disabilitas dalam memasuki ranah dunia pekerjaan,” ujar Gede, Jumat, 8 Juni 2023.
Untuk membantu kegiatan tersebut, Pemprov NTB mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, Gede mengharapkan agar terdapat dukungan dana yang membantu disabilitas untuk bekerja secara proporsional.
Baca Juga:
Disnakertrans NTB Optimalkan DBHCHT 2022, Warga Beri Apresiasi
Manfaatkan DBHCHT, Disnakertrans NTB Gelar Sosialiasi untuk 20 Pekerja di Loteng
Libatkan 20 Peserta, Disnakertrans NTB Gelar Sosialiasi Pemberian Bantuan di Gerung
Disnakertrans NTB Gunakan DBHCHT untuk Pastikan Keselamatan Kerja
Gede mendorong agar Pemerintah Kota dan Kabupaten dapat membentuk ULD di setiap daerahnya masing-masing. Dengan begitu, penyandang disabilitas akan mendapatkan bantuan dan layanan informasi yang makin luas dan mudah di daerahnya masing-masing.
“Kami harus bekerja sama dengan seluruh pihak terkait. Sehingga, 28.000 penyandang disabilitas di NTB dapat berdaya untuk pembangunan daerah menuju NTB Gemilang dan Indonesia Maju,” terang Gede.
ULD merupakan komitmen pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak bekerja untuk penyandang disabilitas. Pemprov NTB dalam pemerintah Zul-Rohmi memiliki komitmen tinggi dan perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas.
Komitmen dan perhatian itu tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Di NTB, terdapat 28.652 penyandang disabilitas.
Sementara itu, disabilitas yang bekerja hanya mencapai 480 orang. Menurut Gede, penyandang disabilitas pun memiliki kesempatan yang besar dalam bekerja. (GSR)
