Mataram (NTB Satu) – Aroma persaingan pada Pilkada 2024 lebih khusus pada Pemilihan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai dirasakan atmosfernya.
Setelah sebelumnya banyak nama bermunculan seperti petahana Zulkieflimansyah, kemudian Suhaili FT, Lalu Pathul Bahri, Indah Damayanti Putri, Mohan Roliskana, Bambang Kristiono, Sitti Rohmi Djalilah, hingga Lalu Muhammad Iqbal.
Beragam spekulasi pun mengalir deras dalam mengkombinasikan setiap figur-figur yang yang akan bersaing merebut kursi kepemimpinan di Bumi Gora. Kini kembali nama politisi kawakan dari Partai Amanat Nasional yakni Syafrudin atau Rudy Mbojo juga menambah daftar nama menuju persaingan Pilgub 2024 mendatang.
Politisi asal Bima ini telah mengikrarkan diri untuk maju dalam kontestasi pemilihan gubernur di 2024 nanti. Ia mengatakan langkah politik kedepan akan diambilnya jika telah mendapatkan mandat dari partai sebagai dasar dirinya berjuang dalam kontestasi lima tahunan itu.
“Kalau partai saya mengamanatkan kepada saya untuk maju ya, saya akan maju walaupun saya harus melihat kemampuan saya nantinya,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Apapun yang diberikan kepercayaan oleh partai menurutnya merupakan sebuah kehormatan baginya. Terlebih diperintahkan untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur NTB.
“Sebagai kader partai apapun perintah partai harus siap,” tegasnya.
Anggota DPR RI itu pun mengatakan telah melakukan komunikasi terhadap pimpinan. Ia tak menjelaskan detail terkait dengan komunikasi tersebut, tetapi prinsipnya pembicaraan akan mengarah pada pemberian mandat bagi siapapun yang akan maju tak terkecuali dirinya.
“Ya dari dulu saya udah komunikasi dengan pimpinan,” pungkasnya.
Kemudian, ia tak ingin gegabah dan salah langkah dalam melihat dinamika politik yang ada. Menurutnya perhitungan politik lebih diutamakan ketimbang adanya faktor lain yang memungkinkan dirinya untuk tampil.
“Saya sudah 3 periode di DPR RI harus melihat up dan down nya di mana posisinya, tapi sekali lagi sebagai kader saya siap,” tuturnya.
Lebih jauh, ia menilai keterpilihan seorang pemimpin bukanlah diukur dari pintarnya beretorika, tetapi lebih kepada kemampuannya dalam meyakinkan publik agar bagaimana bisa terpilih dalam kompetisi itu.
“Saya inikan mau jadi anggota DPR belajar 10 tahun, kemudian saya punya kewajiban lah kalau ditugaskan untuk Nusa Tenggara Barat,” tandasnya. (ADH)
