Mataram (NTB Satu) – Sejumlah kontraktor angkat bicara terkait protes dua orang rekanan yang mendatangi Pendopo Gubernur NTB beberapa waktu lalu.
Aksi protes itu dapat dipahami sebagai keresahan panjang realisasi pembayaran pekerjaan yang sudah tuntas. Tapi akan ditafsirkan politis dan tendensius jika terus berlanjut, sementara pada sisi yang berbeda, Pemprov NTB komit sejak awal untuk melakukan pelunasan.
Pandangan itu dilontarkan Ketua Gapensi Kabupaten Bima, Buyung Nasution merespons pro kontra piutang Pemprov NTB kepada rekanan senilai Rp300 Miliar lebih.
“Pemprov memang harus memahami karena ini soal hajat hidup. Tapi di sisi lain, kontraktor juga harus lebih dewasa bersikap. Karena ini (piutang rekanan) sebenarnya sudah biasa dialami ketika proyek berurusan dengan pemerintah,” tegasnya, Jumat 5 Mei 2023.
Kedewasaan bersikap benar benar dibutuhkan dalam situasi saat ini, karena posisi dilematis dihadapi Pemprov NTB ketika harus mencurahkan energi serta anggaran saat Covid-19 tahun 2020.
Sebagai organisasi asosiasi rekanan, yang harus dipahami adalah kontraktor sebagai mitra strategis pemerintah. Sehingga dalam waktu yang panjang punya hubungan simbiosis.
Jangan sampai, lanjut pengusaha asal Kecamatan Sape Kabupaten Bima ini, hubungan tersebut “rusak” akibat gerakan sebagian rekan rekannya dari perusahaan lain. “Apalagi sampai mengancam kemah di pendopo, kami rasa itu tidak wajar lagi. Tidak baik untuk imej kontraktor,” tegasnya.
Terlebih Gugernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah sudah komit secara terbuka akan meyelesaikan pada Juli nanti, atau jelang akhir masa jabatan.
“Sudah lah, kan Gubernur sudah clear menyampaikan itu. Tinggal tunggu pencairan. Ya, kecuali belum ada kejelasan, wajar pro kontra,” urai Direktur CV Sinar Lima ini.
Sama dengan Buyung Nasution, pengusaha Jakarta asal Kabupaten Bima lainnya, Zainul Gibran berharap semua rekan rekannya bersabar, sampai tenggat waktu yang dijanjikan.
Ia memahami psikologi kontraktor lokal lainnya, karena Gibran juga mengalami hal sama setelah terlibat di dunia konstruksi lokal.
“Saya juga punya klaim. Puluhan miliar proyek saya belum dibayar juga. Tapi ya gak mesti ribut, karena semua kontraktor tahu, ini hal biasa soal tunda pembayaran,” tegasnya.
Jika mencermati riak riak di lapangan, keributan ini menurutnya karena ada faktor tekanan lain. Ia mengamini yang disampaikan, beberapa di antara mereka bermodalkan pinjaman bank dan bahkan terjerat rentenir sehingga untuk kewajiban melunasi harus menunggu pembayaran.
Berbeda dengan kontraktor yang sudah mempersiapkan modal dan cadangan yang cukup, mampu mengantisipasi keuangan jika dalam keadaan darurat.
“Maka dari itu, kita semua harus bersabar. Komitmen pembayaran sudah ada. Malah kalau ribut terus, saya khawatir ini ada tendensi Politisnya,” pungkas Gibran. (HAK)
Lihat juga:
- Mahasiswa Desak Pemkab Sumbawa Tangani Krisis LPG dan Narkoba
- Sidang Kematian Brigadir Nurhadi: Terdakwa Sebut Bukti Cincin Cocoklogi, Jaksa Tegaskan Sah
- Pembangunan Talut TMMD ke-127 di Desa Tolouwi Capai 72 Meter
- Kejati Terima Laporan Dugaan Korupsi Rp19 Miliar Proyek Jalan Lenangguar – Lunyuk Sumbawa
- Ribuan Jiwa Terdampak Banjir Bandang, Pemkab Sumbawa Barat Mulai Asesmen Kerugian
- Pemkab Sumbawa Bidik Pengoplos dan Penimbun LPG 3 Kilogram: Langsung Pidana
