Dr. Zul Dikritik Ketua DPW Gelora, Begini Respons PKS NTB

Mataram (NTB Satu) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB menanggapi kritikan yang ditujukan terhadap kadernya yang saat ini sedang menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkieflimansyah.

Sembirang Ahmadi, salah seorang kader PKS yang duduk di DPRD NTB merespons kritikan tersebut. Menurutnya kritikan yang ditujukan terhadap pemerintahan Dr. Zul merupakan tanda adanya kontrol dari masyarakat ataupun elemen lain untuk mengembalikan dan memperbaiki setiap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah.

“Ya wajar-wajar saja orang mengkritik kan, itu nutrisi kepada siapapun yang jadi pemimpin,” ujarnya kepada NTB Satu saat dihubungi melalui WhatsApp Selasa 2 Mei 2023.

Ia mengatakan selama pemerintahan itu masih berjalan, menurutnya selama itu pun harus ada yang mengawasinya baik melalui lembaga resmi DPRD, maupun elemen masyarakat yang merasa ingin mengoreksi kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

“Kita harus terbuka dengan kritik, jadi tidak ada masalah,” tuturnya.

Kemudian Sembirang juga mengatakan justru mengherankan jika tidak adanya kritikan lagi terhadap kinerja pemerintah. Sebab menurutnya pemerintah lebih khusus Dr. Zul tidaklah terlepas dari kekeliruan. Oleh karena itulah fungsi kontrol dan pengawasan itu harus diberikan ruang yang luas supaya terjadi keterbukaan yang bisa menyehatkan iklim pemerintahan.

“Apalagi orang yang mengkritik itu adalah bukan bagian dari pemerintah yang berkuasa, aneh kalau mereka puji saja tapi tidak kritik,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah mendapat kritik tajam dari ketua Partai Gelora NTB Lalu Fahrurrozi. Mantan kader PKS ini menyebut ada tiga hal dasar yang menjadi catatan kritisnya terhadap kepemimpinan Dr. Zul selama lima tahun terakhir.

Ketiga catatan tersebut yaitu terkait dengan manajemen pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah, kemiskinan dan industrialisasi.

Namun Sembirang mengatakan persoalan itu tentu berbeda cara pandang dan pendekatannya.

“Ini kan soal cara pandang aja yaa, kita melihat dari sisi angka di BPS memang betul penurunan kemiskinan lebih kecil, tetapi faktanya turun artinya pemerintah itu bekerja efek dari pembangunan,” ujarnya.

Sembirang juga menyangkal persoalan yang dikritik itu merupakan aspek yang memerlukan ruang kajian yang lebih mendalam. Tidak serta merta dikatakan selalu gagal.

“Kita harus kaji juga, tentu ada variabel yang diperdalam untuk ditelaah” bebernya.

Terlebih dalam komponen pembangunan yang mengarah kepada nilai tambah, justru akan diperbanyak walaupun ada hutang yang harus dikorbankan.

“Mindset industrialisasi itu kan supaya tidak lagi menjual barang mentah, tetapi menjual barang jadi, melalui sentuhan-sentuhan inovasi,” kata Politisi PKS ini.

Tetapi yang lebih jelas Gubernur telah bekerja sesuai dengan harapan, banyak efek pembangunan yang dirasakak oleh masyarakat.

“Upaya gubernur sudah ke situ,” terangnya.

Menurutnya juga hutang jangan dijadikan sebuah aib jika pemerintah selalu melakukan itu, sebab menurutnya hutang itu demi pembangunan.

“Tupoksi pemerintah itu ada tiga, pertama itu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya, melakukan pemberdayaan, mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.

“Jadi pemerintah tidak boleh stag oleh karena keterbatasan fiskal, dia harus tetap berjalan walaupun dia harus berhutang,” tambahnya.

Dampaknya jika tidak mengambil hutang maka pemerintah tidak bisa berbuat banyak dalam segala aspek pembangunan.

“Jika tidak hutang, maka sedikit akan bisa diperbuat oleh pemerintah baik pembangunan maupun pemberdayaan,” tuturnya.

Jika problem hutang menjadi atensi serius, sama artinya ingin menghambat jalannya pemerintahan.

“Yang ribut-ribut ini soal hutang ini adalah orang-orang yang berbisnis dengan proyek pemerintah para kontraktor para pengusaha yang belum dibayar,” katanya.

Ia juga menjelaskan semua perilaku bisnis, termasuk melakukan bisnis dengan pemerintah pasti akan ada risikonya.

“Tetapi ini sebetulnya sudah diperhitungkan dalam risiko bisnis, bahwa berbisnis dengan pemerintah itu ada potensi tidak dibayar dalam kondisi APBD yang defisit,” tandasnya (ADH)