Mataram (NTBSatu) – Politik uang dalam setiap Pemilu menjadi hal yang terus diatensi oleh penyelenggara. Sebab, peserta Pemilu berpotensi menggunakan cara-cara seperti itu untuk meraup suara.
Namun politik uang sejatinya merupakan praktik yang dapat mencederai demokrasi. Sekecil apapun peredarannya, tetap dipandang sebagai perilaku yang tak etis dan dapat merusak Pemilu berkualitas.
Bawaslu sendiri telah berkomitmen menghadirkan Pemilu dan Pilkada 2024 berkeadilan dan berintegritas, serta jauh dari praktik-praktik dan gerakan politik praktis. Sebab Pemilu dan Pilkada seyogyanya bertumpu pada pertarungan ide dan gagasan.
Kepala Badan Kesatuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Ruslan Abdul Gani mengakui, politik uang juga menjadi atensi Pemprov NTB.
Menurutnya, kegiatan meraup suara dengan cara membagi-bagikan uang kepada masyarakat, takutnya mengahasilkan pemimpin yang tidak demokratis.
“Kalau kita sogok-menyogok dan mau saja menerima uang itu, tanpa melihat kualitas calon tersebut, maka susah mencari mana pemimpin yang demokratis itu,” kata Ruslan dikonfirmasi NTBSatu Sore ini Selasa, 31 Januari 2024.
Giat menyadarkan masyarakat tentang larangan terlibat politik uang ini, kata Ruslan, juga dilaksanakan saat kegiatan Jumat Salam.
Baca Juga: BPJS Lombok Timur Sindir Caleg yang Manfaatkan Kartu BPJS Jadi Alat Kampanye
Karena lewat kegiatan Jumat Salam ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masing-masing membawa misi ingin menyelesaikan setiap persoalan yang ada di desa binaannya. Tak terkecuali memastikan masyarakat tidak terlibat politik praktis.
“Di setiap Jumat salam itu kita informasikan supaya menghindari politik uang, supaya jangan golput, dan tetap menjaga stabilitas bersama-sama,” ujarnya.
Mantan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB itu mengakui, keterlibatan Pemprov NTB dalam mengingatkan masyarakat untuk tidak terlibat politik uang tidak hanya saat Jumat Salam saja. Namun setiap hari dilakukan pengamanan.
“Kebetulan kita juga punya SK Gubernur terkait tim pemantau Pemilu, baik Pilpres maupun Pileg,” bebernya.
Adapun tim Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) yang telah dibentuk melibatkan pihak TNI/Polri, Bawaslu, KPU, dan Intelijen dari masing-masing kabupaten dan kota.
Tim yang dibentuk ini, nantinya akan bergerak menelusuri daerah-daerah vital yang berpotensi terjadi konflik.
Selain meningkatkan keamanan, tim ini juga akan memantau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon peserta Pemilu.
“Sebisanya tim ini akan mengedukasi masyarakat, karena kita ‘pesta’ ngapain ribut-ribut,” ujar mantan Kepala BPBD NTB itu. (MYM)
Baca Juga: Anwar Usman Gugat Suhartoyo ke PTUN Minta Tetap Menjadi Ketua MK
