Mataram (NTB Satu) – Branch Manager Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Mataram, Eko Santoso mengatakan, jejak langkah BTN Syariah tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholder baik pemerintah, Asosiasi hingga developer. Sejauh ini, BTN Syariah sudah hadir memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengakses produk perbankan yang berbasis prinsip syariah dalam pembiayaan perumahan.
“Kami berterima kasih atas dukungan stakeholder dan masyarakat yang setia bersama BTN Syariah,” katanya.
Eko menjelaskan, bisnis perumahan di NTB meningkat pesat pasca pandemi. Bahkan minat masyarakat untuk memiliki rumah melalui program KPR di sejumlah daerah di NTB terus meningkat.
Berdasarkan cakupan wilayah di tahun 2022 kata dia, Lombok Barat tercatat sebagai daerah tertinggi dengan angka 66,3 persen. Kemudian disusul Sumbawa, Lombok Timur dan Lombok Utara.
“Kami yakini gambaran Lombok Barat ini sama dengan Jakarta dimana daerah penyangganya adalah Depok, atau Bogor dengan daerah penyangganya Kabupaten Bogor,” kata Eko.
Selain itu, pada kelompok usia sebagian besar konsumen BTN Syariah terbanyak pada golongan milenia atau di usia di bawah 40 tahun dengan jumlah 3793. Sedangkan usia 40 tahun ke atas sebanyak 293 konsumen.
“Sementara dari sisi penghasilan konsumen di kisaran Rp3 sampai Rp4 juta per bulan itu paling banyak dengan persentase 53,7 persen. Kemudian penghasilan Rp4 sampai Rp5 juta sekitar 15 persen,” jelasnya.
Eko juga menjelaskan terkait Program BTN Syariah Vaganza 2023. Program ini tujuannya untuk mengakselerasi kepentingan stakeholder di bidang perumahan, yang paling utama adalah bagi developer dengan pendampingan dari Asosiasi perumahan di NTB seperti REI, APERSI, Appernas Jaya.
Sepanjang tahun 2022-2023 kata Eko, banyak developer yang mengajukan perizinan di pemerintah daerah (Pemda). Bahkan jumlahnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Terutama di wilayah Lombok Barat sebagai daerah penyangga Kota Mataram.
“Dari program ini, diharapkan developer mendapat kepastian jaminan konsumen, dengan keputusan yang cepat, punya waktu yang tepat untuk bangun rumah,” katanya.
Menariknya dari program ini lanjut Eko, pertama, BTN menyiapkan sarana sharing dengan developer dan Asosiasi untuk menyamakan persepsi. Kedua, membuat kelompok khusus untuk developer untuk mengakselerasi, membicarakan segala macam terkait KPR. Kemudian BTN Syariah ingin memastikan bahwa developer yang bangun rumah cakupan konsumen bisa terserap dengan cepat, karena, kepastian itu sangat diharapkan bagi mitra BTN Syariah.
“Dari program ini ada persamaan persepsi tim kami dan developer terkait pemberkasan KPR, maka harapan kita akselerasi jauh lebih cepat, sehingga tidak perlu saling menyalahkan,” pungkasnya.
Sementara itu perkembangan bisnis perumahan cukup tinggi di NTB. Hanya saja belakangan ini konsumen mulai berkurang karena sudah banyak terserap. Sementara pertumbuhan developer di NTB cukup banyak dari asosiasi-asosiasi di NTB, khususnya Lombok Barat.
“Program 1 juta rumah dari pemerintah pusat tentunya sangat berdampak di NTB. Bahkan perumahan NTB salah satu yang terbaik, baik dari sisi desain, konstruksi bangunan dan lain-lain. Makanya teman-teman developer ini berlomba-lomba membangun rumah terbaik, walaupun untungnya sedikit,” katanya.
Sejauh ini Lombok Barat masih unggul dibanding daerah lain terkait bisnis perumahan di NTB. Hal itu mendukung karena Lombok Barat masuk sebagai daerah penyangga Kota Mataram.
“Tentunya di Kota Mataram harga lahan tidak memungkinan, sehingga kebanyakan dipilih di wilayah Lombok Barat yang berdekatan dengan Kota Mataram,” jelasnya.
Sementara wilayah Lombok Utara yang cakupannya masih rendah menurutnya, cukup potensi untuk pengembangan perumahan. Ekonomi masyarakat Lombok Utara pada umumnya normal, namun karena gempa dan covid sehingga menurun.
“Jadi pasca gempa, masyarakat tidak lagi berpikir untuk beli rumah, lebih ke keberlangsungan hidup,” .
Lombok Utara justeru sangat berpotensi untuk pengembangan bisnis perumahan. Sebab, daya beli masyarakat Lombok Utara masih cukup tinggi. Hanya saja yang terpenting bagaimana perbaikan sektor pariwisata dan pertanian diprioritaskan.
“Pariwitas Lombok Utara jadi sektor utama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau ekonomi membaik, maka daya beli pun tinggi. Tentunya UMKM, karyawan hotel, pegawai bisa memiliki rumah dengan angsuran sekitar Rp1,1 juta per bulan. Saya rasa mereka mampu menjangkau itu,apalagi retail modern sudah mulai masuk di Lombok Utara” pungkasnya. –
