Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, menegaskan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mereka berkomitmen mengalokasikan dana pada APBD 2025, untuk salah satu program priotitas Presiden Prabowo Subianto itu. Namun, sejumlah tantangan terkait pelaksanaan dan pendanaan menjadi perhatian serius.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana menekankan, pentingnya kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan target program di tingkat daerah.
“Kami mendukung sepenuhnya program Presiden, tetapi pelaksanaannya harus konkret dan terukur. Saya butuh gambaran detail bagaimana implementasi MBG di Kota Mataram,” tegas usai bertemu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional, Selasa, 21 Januari 2025
Meski pembiayaan utama bersumber dari APBN, Pemkot Mataram menyatakan kesiapan berbagi beban (cost-sharing) dengan pemerintah pusat.
Namun, Wali Kota mengakui hal ini berpotensi menggeser alokasi anggaran di tingkat daerah dan memengaruhi program prioritas lainnya.
“Kami akan berupaya agar program ini tidak hanya sukses di tahap awal, tetapi juga berkelanjutan,” ujarnya.
Pelaksanaan Masih Parsial, Monitoring Jadi Fokus
Saat ini, program MBG di Kota Mataram baru menyasar sebagian kecil dari total 6.900 siswa yang menjadi target. Pendistribusian masih berjalan secara terbatas di Kecamatan Selaparang, sebagai uji coba. Kemudian, rencananya awal Februari 2024 akan ekspansi ke Kecamatan Sekarbela.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf menjelaskan, distribusi MBG di Kecamatan Sekarbela akan mencakup 14 sekolah. Mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama, dengan target mencapai tiga ribuan siswa.
Sementara di Kecamatan Selaparang, program tetap berjalan untuk lima sekolah dengan radius maksimal tiga kilometer.
“Kami akan menerapkan pola distribusi di Kecamatan Selaparang, sebagai model untuk Sekarbela. Dengan tetap melakukan monitoring dan evaluasi ketat,” kata Yusuf.
Tantangan Pendanaan dan Keberlanjutan
Lebih lanjut, di tengah pelaksanaan yang masih terbatas, Mohan mengungkapkan bahwa kebutuhan pendanaan program masih dalam tahap perhitungan.
Meski belum ada pembebanan langsung ke APBD, pihaknya mempertimbangkan penggunaan anggaran tak terduga sebagai salah satu skenario pembiayaan jika diperlukan.
Mohan menyebut, program MBG di Kota Mataram menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kebijakan pusat dengan realitas lokal.
Dengan tantangan pendanaan dan cakupan yang masih terbatas, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada koordinasi, pengawasan, dan komitmen semua pihak.
“Kami harus memastikan penerima manfaat benar-benar merasakan dampak positif program ini sesuai visi Presiden Prabowo. Koreksi dan evaluasi akan terus dilakukan agar pelaksanaan berjalan maksimal,” ujar Mohan. (*)
