Mataram (NTB Satu) – Denmark menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk meningkatkan kapasitas tata kelola sampah. Salah satu agenda kerjasama tersebut adalah pengadaan program lokakarya peningkatan kapasitas.
Pemerintah Denmark menugaskan BOFA untuk berbagi dengan Pemprov NTB. BOFA adalah entitas swasta yang membantu pengelolaan sampah di Denmark.
“Dari kegiatan ini, kami akan belajar mengenai tata cara Denmark menggerakan bebas emisi yang telah berlangsung selama 50 tahun. Kegiatan lokakarya ini akan dilaksanakan selama tiga hari, mulai dari tanggal 10 hingga 13 Januari 2023. Sebelumnya, kami pun telah berhasil melaksanakan lokakarya pada Oktober 2022 lalu,” ujar Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Firmansyah S. Hut., M.Si., Selasa, 10 Januari 2023.
Firmansyah menjelaskan, proses lokakarya akan berlangsung kembali pada Maret 2023. Dalam lokakarya Januari 2023 memuat beberapa materi penting, yaitu waste data collection, waste data analysis, circular economy, dan proses reporting sampah. Materi-materi ini dapat membantu Dinas LHK NTB untuk memperbaiki kondisi persampahan di NTB menuju kondisi yang paripurna.
“Menurut BOFA, Provinsi NTB telah berada dalam track yang tepat untuk menuju bebas emisi pada tahun 2050. Sebab, BOFA melihat adanya komitmen yang luar biasa dari Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam melaksanakan NTB Net Zero Emission. Menurut BOFA, komitmen adalah hal yang paling mendasar dalam setiap pelaksanaan program,” jelas Firmansyah.
BOFA menilai bahwa sebuah kebijakan sangat bergantung pada komitmen pejabat daerah untuk mewujudkan program-program yang dianggap penting dan mendasar untuk dilaksanakan. Kemudian, BOFA juga merasa bahwa strategi pejabat daerah dengan membangun kesadaran kolektif masyarakat adalah strategi yang tepat lantaran dapat menjadi fondasi perubahan akan sesuatu.
Jika ingin mengubah suatu situasi, maka hal yang paling penting dilakukan adalah mengubah pikiran dari seluruh elemen masyarakat. Walaupun hasilnya tidak dapat diukur secara kuantitatif, proses edukasi dapat membuat masyarakat mengubah cara pandangnya terhadap sampah,” ungkap Firmansyah.
Firmansyah berharap seluruh pihak yang terlibat dalam program lokakarya dapat bertambah perspektif mengenai pengelolaan sampah dan mengkomparasikan pengelolaan sampah di Denmark dengan di NTB. Dengan adanya lokakarya tersebut, seluruh pihak yang diundang dapat menjadi agent of chance di tengah masyarakat mengenai pengelolaan sampah.
“Dalam lokakarya ini, kami tidak hanya mengundang pihak pemerintah, kami turut undang pihak swasta, komunitas, akademisi, dan lain-lain. Kami berharap seluruh pihak dapat segera melancarkan misi di daerahnya masing-masing tentang tata kelola sampah,” pungkas Firmansyah. (GSR)
