Mataram (NTB Satu) – Mengawali tahun anggaran 2023, Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy, mengumpulkan 18 pimpinan OPD penghasil pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu sebagai upaya optimalisasi PAD.
Bupati dalam arahannya, meminta agar target dan realisasi PAD tidak terlalu berbeda jauh. Mengingat realisasi PAD tahun 2022 lalu, berada di angka 65 persen dari target yang telah ditetapkan. Karena itu, ia meminta kepada para pimpinan OPD menemukan metode yang tepat untuk memprogresifkan capaian PAD.
“Jangan sampai tahun 2023 realisasi berada di bawah tahun 2022,” tekannya di depan pimpinan OPD, di ruang rapat Bupati, Rabu 5 Januari 2023.
Secara spesifik, Bupati juga menyebutkan sejumlah PAD yang potensinya belum digarap secara optimal, seperti pajak hotel dan restoran, retribusi pasar, retribusi peternakan, serta pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
“Sumber Daya Manusia (SDM) kita perlu ditingkatkan kualitasnya, regulasinya perlu dibenahi. Sudah tidak relevan dengan perkembangan terkini, karena dapat menghambat investasi,” sambung Sukiman.
Di samping itu tegas Bupati, penagihan terhadap pengusaha yang masih menunggak kewajiban juga menjadi catatan yang harus segera dituntaskan. “Termasuk dalam hal ini pengelolaan aset agar dikelola oleh pihak ketiga, guna mendapat hasil yang optimal,” sebutnya.
Sejalan dengan itu, Sekda Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik meminta agar dilakukan pengawasan berkala terhadap SDM. Upaya itu agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap upaya pemenuhan target PAD. “Tahun 2023 ini PPKM sudah dicabut, realisasi PAD Lombok Timur harus lebih baik,” tutupnya. (MIL)
