INFO NTB

Pemprov NTB Masih Pelajari Pengajuan Anggaran Rp377 Miliar untuk Pemilu 2024

Mataram (NTB Satu) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB akhirnya menyerahkan draf rancangan anggaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan pesta demokrasi di NTB pada tahun 2024 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Pemprov masih mempelajari pengajuan anggaran tersebut.

Ketua KPU NTB, Suhardi Soud mengatakan, telah bertemu dengan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah pada Kamis, 8 September 2022 di Aula Pendopo Wagub NTB. Menurut Suhardi, pertemuan tersebut berjalan cukup lancar.

“Pada prinsipnya, Ibu Wagub hanya menerima rancangan anggaran terlebih dahulu. Mengenai kelanjutannya, akan dicek kemudian dipelajari secara lebih lanjut,” ujar Suhardi, Kamis, 8 September 2022.

Anggaran yang diajukan oleh KPU NTB berjumlah Rp377,5 miliar. Jumlah tersebut naik sebesar Rp189 miliar dari anggaran untuk Pilkada 2018, yaitu Rp188 miliar.

Pada awalnya, anggaran sebesar Rp377,5 miliar tersebut direncanakan hanya untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB.

“Namun, karena bakal terhelat pemilu serentak, anggaran tersebut akan dibagi dengan kota dan kabupaten. Maka, anggaran sejumlah Rp377,5 miliar tersebut, kemungkinan bakal dikecilkan,” papar Suhardi.

Disinggung mengenai penyebab dari kenaikan anggaran Pilkada, Suhardi menjawab, paling dipengaruhi oleh nilai pemberian honor yang meningkat pada Badan Ad Hoc.

Badan Ad Hoc adalah suatu panitia atau organisasi yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus. Panitia Ad Hoc biasanya dibentuk untuk mempersiapkan pendirian suatu badan atau organisasi yang sangat memerlukan penanganan panitia khusus.

Peningkatan biaya Ad hoc Hal merujuk kepada SK Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022.

Selain itu, pemekaran yang terjadi dari tingkat desa hingga kecamatan, secara otomatis membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) jadi bertambah.

“Dahulu, jumlah desa hanya sebanyak 1.137. Kini meningkat menjadi 1.150 desa. Kemudian, kecamatan dahulu hanya berjumlah 116 meningkat menjadi 117. Sedangkan untuk TPS, dahulu hanya sebanyak 8.336 meningkat menjadi 8.787,” pungkas Suhardi. (GSR)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button