Mataram (NTB Satu) – Dugaan adanya fee pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB terus bergulir. Salah satu pejabat Dinas Dikbud NTB, Kepala Bidang Pembinaan SMK, Muhamad Khairul Ihwan yang dimintai konfirmasi terkait dugaan fee itu memilih menghindar.
Saat dikonfirmasi ke ruang kerjanya di Dinas Dikbud NTB pada Kamis, 18 Agustus 2022, stafnya mengatakan Ihwan sedang rapat di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. NTB Satu pun segera menyusul ke lokasi. Setelah satu jam berlalu, Ihwan terlihat keluar dari Ruang Rapat Intelijen Kejati NTB.
Saat didekati, Ihwan tak menggubris permintaan wawancara. Dari beberapa pertanyaan yang wartawan ajukan, tak satu pun yang dijawab. Khususnya terkait tupoksinya dalam mengelola DAK fisik SMA dan SMK se-NTB.
Dari ruang rapat hingga lantai dasar gedung Kejati, lagi lagi ia tak menggubris satu pertanyaan pun dari wartawan, hingga akhirnya bergegas meninggalkan gedung Kejati NTB di Jalan Langko Mataram.
Kisruh dugaan fee DAK itu bermula dari beredarnya bukti transfer yang bertuliskan “fee” untuk pembangunan sekolah, yang diduga merupakan uang pelicin penyaluran proyek DAK. Selain itu, beredar kuitansi pembayaran material bangunan salah satu sekolah penerima DAK. Sedangkan, proyek dari DAK tersebut belum pada tahap pengerjaan, melainkan masih perencanaan.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi meminta agar oknum yang bermain di belakang untuk diberi tindakan tegas.
“Kita sudah punya mekanisme dan aturan, nanti kan mulai dari APH sampai dengan Kementerian akan melakukan pengawasan. Kalau ada yang menemukan segera laporkan, jangan ada yang bermain di area gelap,” tegas Miq Gite sapaan akrab Sekda NTB. (RZK)
