Mataram (NTB Satu) – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) disebut sebagai salah satu lumbung ternak nasional. Oleh karena itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprioritaskan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan di Provinsi NTB.
Kepala BNPB sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan PMK, Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M., mengatakan, ia berkunjung ke NTB, pada Rabu, 20 Juli 2022 dalam rangka melakukan pengecekan satgas penanganan PMK di NTB. Ia menyebutkan bahwa NTB merupakan daerah yang memiliki angka terpapar PMK yang cukup tinggi.
“Bahkan, sempat berada di posisi kedua tertinggi, setelah provinsi Jawa Timur,” ungkap Suharyanto, ditemui NTB Satu di Kantor Gubernur NTB, sesaat setelah menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan PMK di NTB, Kamis, 21 Juli 2022.
NTB merupakan salah satu lumbung ternak nasional. Oleh karena itu, Suharyanto bersama tim bakal memprioritaskan penanganan PMK di NTB. Bahkan, Suharyanto langsung turun ke NTB untuk membantu satgas penanganan PMK di tingkat daerah.
Pemerintah Provinsi NTB akan memperoleh vaksin PMK dari pemerintah pusat sebanyak 1,4 juta dosis. Pemerintah pusat juga akan memberikan bantuan sebesar Rp10 juta kepada peternak yang hewannya terpaksa dipotong secara bersyarat.
Menurut Suharyanto, penanganan PMK memiliki empat strategi. Pertama adalah bio-security yang tepat, yakni melakukan penyekatan mobilisasi hewan, dimulai dari tingkat kecamatan hingga batas-batas provinsi, baik jalur laut, darat, dan udara.
“Strategi nomor dua adalah melakukan pengobatan. Sedangkan yang ketiga, hewan ternak diberi vaksin, sementara strategi yang keempat adalah potong bersyarat,” terang Suharyanto.
Suharyanto menyatakan bahwa kasus PMK di NTB telah melandai. Apabila empat strategi yang telah dipaparkan dijalankan secara serius dan konsisten, kemungkinan besar kasus PMK di NTB bakal makin turun.
Terkait dengan vaksin PMK, sampai sekarang pemerintah Indonesia masih impor. Untuk NTB, Suharyanto bakal menyalurkan 1,4 juta dosis vaksin PMK.
Sebagai informasi, saat ini pemerintah Indonesia tengah berproses untuk menghasilkan vaksin dari dalam negeri.
“Kami menargetkan bahwa tiga bulan ke depan, pemerintah Indonesia sudah bisa menyediakan vaksin sendiri,” papar Suharyanto.
Terkait dengan bantuan yang akan diberikan kepada para peternak yang hewan-hewannya terpaksa dipotong bersyarat, Suharyanto bakal berikan uang sebesar Rp10 juta per satu ekor sapi. Bantuan tersebut dijadwalkan tersalurkan paling tidak sampai dua minggu ke depan.
“Anggaran pemberian bantuan kepada peternak yang hewannya terpapar PMK berasal dari Kementerian Pertanian RI yang diambil dari APBN,” tandas Suharyanto.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., mengatakan, kasus PMK yang terjadi di NTB sangat memberikan pelajaran yang berarti. Apalagi NTB baru saja ikut merasakan dampak dari pandemi Covid-19.
“Banyak pelajaran yang bisa diambil manakala NTB menghadapi PMK, terlebih NTB baru-baru saja bangkit setelah dihajar pandemi Covid-19,” ungkap Rohmi, di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan PMK di NTB, Kamis, 21 Juli 2022.
Sampai saat ini, jumlah hewan ternak di NTB yang terpapar PMK berjumlah kurang lebih 83.000. Dari angka tersebut, terdapat 70.000 hewan yang sembuh dari PMK, dan sisanya masih sakit.
“Yang mati berjumlah 194 ekor. Di NTB, daerah yang paling banyak terpapar PMK adalah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara,” terang Rohmi.
Lebih lanjut, Rohmi berharap agar PMK dapat segera tertangani dengan baik. Apabila pihak terkait menekankan koordinasi yang baik, hal tersebut dirasa bakal dapat membantu menangani PMK. (GSR)
