Mataram (NTB Satu) – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) NTB, Gede Putu Aryadi bereaksi keras merespons spekulasi berbagai pihak terkait Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Anggapan bahwa proses pengurusan ijin dan prosedur lainnya menjadi PMI sangat sulit, sengaja dihembuskan pihak pihak yang tak bertanggungjawab.
“Bahkan menurut saya, itu mafia yang memang tidak suka dengan proses pemberangkatan yang prosedural,” tegas Gede kepada NTB Satu, Selasa 21 Juni 2022.
Para mafia tersebut berupaya mengalihkan isu, sehingga seolah olah pemerintah lah yang salah dan berdampak lebih populernya pemberangkatan melalui jalur ilegal. Diamatinya, ada upaya penggiringan opini oleh mafia PMI lewat kasus kapal tenggelam dengan korban 30 PMI di Batam.
Padahal para mafia tidak pernah mencoba, bahkan tidak berusaha mengikuti cara cara prosedural. Sehingga tidak paham letak kemudahannya.
“Bagi saya, ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melempar fitnah ke pemerintah. Fitnah tersebut berisikan banyaknya TKI yang berangkat secara Ilegal lantaran Layanan pemerintah dalam mengurus dokumen yang resmi selalu dipersulit, prosesnya pun diisukan rumit,” sesalnya.
“Ini isu digulirkan yang kami terima,” ungkapnya.
Isu tersebut ditepisnya. Selama ini tidak ada layanan pemerintah yang mempersulit pengurusan dokumen yang berangkat secara prosedural itu.
“Isu itu dibuat oleh pelaku kejahatan yang memberangkatkan CTKI secara ilegal. Katanya non prosuderal banyak terjadi karena sulit dan rumitnya layanan. Padahal itu tidak ada, tidak benar,” tegas mantan Kadiskominfotik NTB itu.
Aryadi mengatakan urusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri seperti ke Malaysia telah ada aturannya dengan jelas. Dalam penempatan pekerja telah terjadi kesepakatan kedua negara. Baik Indonesia maupun Malaysia harus memastikan aspek perlindungan keselamatan, hak seperti gaji, kesehatan dan asuransi bagi para pekerja harus terpenuhi.
Sebelum pemberangkatan sejumlah tahapan proses pun telah dilalui seperti menerima pelatihan ataupun pembekalan sesuai kompetensi masing-masing termasuk CTKI telah mendapatkan fasilitas yang layak.
“Pak gubernur sudah sampaikan bahwa Pemda ingin memastikan mengirim pekerja yang kompeten sehingga mereka harus mendapatkan pelatihan terlebih dahulu,” terangnya.
Disnaker memastikan layanan OPD nya terbuka. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan terhadap kesepakatan kedua negara tidak bisa dilanggar. Oleh karenanya Disnaker bekerja tetap melihat agreement kedua belah pihak.
Aryadi pun mengatakan para TKI ilegal itu diberangkatkan oleh oknum atau jalur individual alias tidak melewati perusahaan.
Dampaknya ketika ada kecelakaan tersebut mereka tidak bisa langsung bertanggungjawab.
Malaysia pun Tolak PMI Ilegal Nik Rauzi, Direktur YP Plantation Holdings Sandabi BHD yang merupakan salah satu BP2MI di Malaysia, menegaskan pihaknya tidak akan pernah menerima pekerja asal NTB yang diberangkatkan non prosuderal.
“Jika mereka berangkat secara ilegal kami tidak boleh ambil mereka. Kalau Ilegal kami tidak boleh mengambil,” katanya menggunakan logat Melayu.
Diakuinya saat ini Malaysia sedang banyak membutuhkan pekerja. Dalam kesempatan itulah para oknum calo ilegal memanfaatkan keadaan dengan mengirim banyak pekerja ke negeri jiran. Padahal keselamatan mereka tidak terjamin.
“Kalau masuk secara ilegal, kalau kecelakan ningggal dunia siapa yang tanggungjawab? tidak ada,” tegasnya.
“Sehingga tidak bagus untuk karyawan-karyawan macam itu,” sambungnya.
Rauzi mengatakan perusahaannya menjalin kerjasama dengan pekerja di Lombok sudah mencapai 25 tahun. Dalam hal ini mereka harus memastikan standar proses perekrutmen yang benar.
“Selama ini Lombok tempat mendaptakan tenaga kerja. Selama proses ini kita perlu lakukan proses proses yang telah ditetapkan Malaysia-Indonesia. Kami tidak boleh sewenang-wenang,” terangnya. (HAK)
