Mataram (NTB Satu) – Penyebaran produk-produk asal NTB kerap kali tidak mampu bersaing dengan provinsi lain. Hal tersebut terjadi lantaran masyarakat tidak mengetahui gambaran besar produk-produk asal NTB. Oleh karena itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menekankan kepada seluruh Walikota dan Bupati agar berani membeli produk asal NTB.
“Produk-produk asal NTB harus digunakan dan dimenangkan. Bukan karena harga atau kualitas, melainkan adanya biaya pembelajaran,” ungkap Zulkieflimansyah, pada Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan UMKM Tangguh, Ekonomi Bertumbuh di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis, 12 Mei 2022.
Zulkieflimansyah berpendapat, produk-produk lokal tidak menjadi prioritas lantaran para pekerja di BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembagunan), BPK (Badan Pengawas Keuangan), dan yang menempuh studi ekonomi, selalu diajarkan teori yang tidak bersahabat dengan produk lokal.
“Seluruh penempuh studi ekonomi selalu diajarkan untuk membeli produk yang berkualitas bagus dengan harga yang lebih kompetitif. Hampir seluruh orang BPKP dan BPK, menjadikan teori tersebut sebagai acuan,” ujar Zulkieflimansyah.
Menurut Zulkieflimansyah, negara berkembang tidak akan maju bila terus menggunakan teori tersebut. Sebab, UKM di negara berkembang tidak akan mampu bersaing lantaran harga produk lebih mahal dan memiliki kualitas yang buruk.
“Lalu, bila teori semacam ini dimasukkan ke dalam sistem, maka negara berkembang tidak akan mampu bersaing. Oleh karena itu, cost of learning demikian penting untuk diketahui dan dipelajari. Hal itulah yang perlu dimengerti oleh BPKP, BPK, KPK, dan APH. Semua bisa dibikin asalkan ada yang mau beli,” ujar Gubernur.
Zulkieflimansyah menyarankan agar seluruh pihak makin giat dalam mengutamakan produk-produk yang memiliki konten lokal bernilai tinggi. Ia menuturkan, seluruh pihak harus serius dalam upaya pemenangan kontraktor produk-produk lokal.
“Kalau alat dan kualitas produk-produk yang dihasilkan NTB tidak sebagus di Jakarta atau Surabaya, maka itu wajar. Tapi, marilah kita dorong agar seluruh produk yang dihasilkan di NTB paling tidak digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakatnya sendiri,” tutup Zulkieflimansyah.
Sementara itu, Inspektur Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Restog Krisna Kusuma mengatakan, Indonesia masih bergantung pada barang dan jasa yang berasal dari luar negeri. Padahal, pembangunan ekosistem pemanfaatan dan produksi barang dalam negeri sudah diatur di berbagai peraturan.
“Pembuatan peraturan dilakukan untuk memperkuat industri dalam negeri. Saya melihat NTB sudah berani mengalokasikan APBD sejumlah 40 persen untuk mengatur geliat industri daerah sendiri,” ujar Restog, ditemui NTB Satu di Graha Bhakti Praja, Kamis, 12 Mei 2022.
Lebih lanjut, Restog menyampaikan, presiden telah menginstruksikan bahwa kebutuhan Indonesia, harus diproduksi oleh masyarakatnya sendiri.
“Dengan adanya instruksi dari presiden, seluruh pejabat terkait diminta untuk berbelanja kebutuhan daerah di dalam negeri sendiri,” pungkas Restog. (GSR)
