Mataram (NTB Satu) – Rapor pendidikan yang berasal dari hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2021 menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi di NTB di bawah kompetensi minimum. Dewan Pendidikan Provinsi NTB menyebut hasil asesmen nasional yang dilaksanakan saat masa pandemi Covid-19 tidak bisa dijadikan gambaran utuh mengenai kualitas pendidikan.
Ketua Dewan Pendidikan NTB, H. Rumindah mengatakan, hasil literasi dan numerasi NTB yang masih di bawah kompetensi umum bukanlah gambaran utuh mengenai kualitas pendidikan di NTB.
“Selama dua tahun ini, anak-anak kelas XI tidak pernah aktif dalam belajar. Jadi, karena tidak ada yang bimbing, tidak ada yang atur, tidak ada yang memberikan motivasi selama masa pembelajaran dari rumah. Beberapa alasan itu adalah hal yang turut melatarbelakangi penilaian tersebut,” ungkap Rumindah, dihubungi NTB Satu, Jumat, 8 April 2022.
Rapor Pendidikan hasil asesmen nasional tahun 2021 menunjukkan hasil yang tidak memuaskan bagi sekolah di NTB. Kemampuan literasi jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK Sederajat di NTB di bawah kompetensi minimum. Artinya, kurang dari 50 persen siswa telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.
Hal serupa ditunjukkan pada kemampuan numerasi jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat di NTB yaitu di bawah kompetensi minimum. Artinya, kurang dari 50 persen siswa telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi.
“Mutu pendidikan sangat bergantung kepada mutu proses. 60 persen kegiatan pembelajaran sangat bergantung kepada guru. Lalu, dua tahun belakangan ini, guru, kan, tidak pernah ketemu sama murid. Jadi, jangan kaget kalau hasilnya seperti itu,” papar Rumindah.
Rumindah mengatakan badai pandemi Covid-19 dua tahun lalu, melumpuhkan segala sektor, termasuk pendidikan.
“Asesmen nasional tetap harus diterima sebagai nilai objektif. Tetapi, jangan pernah putus asa. Karena, situasi pandemi kemarin memang sangat buruk. Jadi, wajar saja apabila nilai literasi dan numerasi pendidikan di NTB cukup rendah. Namun, hasil tersebut juga tidak boleh diabaikan. Tetap harus menjadi bahan acuan,” tutur Rumindah.
Terakhir, Rumindah menyarankan agar memberdayakan pengawas pendidikan yang berkoordinasi dengan dewan pendidikan mengenai strategi-strategi tepat dalam penyusunan mutu pendidikan. Selain itu, fasilitas yang mumpuni, juga perlu diberi kepada pengawas pendidikan.
“Itulah langkah yang paling cepat dan efisien. Selain memberdayakan pengawas, saya kira Dinas Dikbud juga perlu memberikan pembinaan kepada para kepala sekolah supaya mengambil langkah-langkah manajerial,” pungkas Rumindah. (GSR)
