Mataram (NTB Satu) – Selain masalah sosial, kesehatan jadi “hantu” bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Mereka rentan terpapar penyakit menular di tempat kerja, sementara di sisi lain tanpa jaminan kesehatan.
Hasil trekking Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), daftar penyakit menular itu seperti lever, Tuberkulosis atau TBC, Brongkits. “Paling mengerikan adalah penyakit kelamin,” kata Kepala BP2MI Provinsi NTB, Abri Danar Prabawa saat berkunjung ke redaksi ntbsatu.com, Jumat 4 Februari 2022.
Mereka yang rentan itu biasanya bekerja di sektor informal atau pekerja kasar di perkebunan sawit di Malaysia.
Sejumlah faktor penyebab para PMI terpapar penyakit, seperti kerja keras yang berlebihan demi mengejar target penghasilan. Tekanan pekerjaan ini menyebabkan PMI tak lagi peduli dengan pola makan dan dampak bagi kesehatan.
Belum lagi faktor lingkungan dan penyakit menular bersumber dari pekerja lainnya. Ini dianggap Abri sebagai faktor yang memperparah kesehatan pekerja.
“Semakin memprihatinkan ketika mereka tidak ada jaminan kesehatan. Seperti BPJS kesehatan yang berlaku di kita. Alih alih BPJS tenaga kerja. Karena mereka kan berangkat ilegal, jadi tentu saja tidak dapat jaminan apa apa,” tegasnya.
Selain penyakit menular, tekanan pekerjaan menyebabkan stress hingga depresi. Keadaan ini menyebabkan gangguan jiwa para pekerja. “Ada juga yang ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), ini juga (jumlahnya) tidak sedikit,” ungkap Abri.
Selain tekanan pekerjaan yang memicu depresi, beban hidup di rumah dengan lilitan hutang saat berangkat juga jadi beban lain. Ia menduga, ini salah satu faktor banyak yang pura pura jadi gila. “Banyak laporan yang masuk ke kami, ada yang pura pura gila, ndak mau pulang,” sebutnya.
Pada akhirnya ketika dipulangkan ke Lombok dan NTB umumnya, mereka sudah membawa penyakit baru dan menularkan ke keluarga. Ini akhirnya menimbulkan masalah, belum lagi beban biaya baru untuk pengobatan.
Sudah terlalu banyak cerita miris yang didapatnya terkait kondisi kesehatan TKI atau PMI diperolehnya dari Konjen Indonesia di Malaysia khususnya.
Harusnya rentetan kejadian ini menjadi pelajaran bagi warga NTB, khususnya di Pulau Lombok sebagai daerah dengan pengiriman PMI terbesar keempat nasional.
Bagi Abri, harusnya ini jadi evaluasi pemerintah daerah, bahwa PMI itu bukan hanya tanggungjawab instansinya dan Disnakertrans, tapi kuat hubungannya dengan instansi lainnya. (HAK)
