Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran untuk mencetak lahan sawah baru di wilayah NTB. Kepala Dinas Pertanian dan Pekebunan (Distanbun) Provinsi NTB, Muhammad Taufieq Hidayat menyebutkan, Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan sejumlah dana swakelola untuk menghadirkan 17 ribu hektare lahan sawah baru.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten dan Kota harus mampu untuk menggarap kuota lahan sebanyak 17.000 hektare tersebut. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan produksi padi nasional.
“Serta, dalam rangka mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan bagi Indonesia,” ungkap Taufieq, Senin, 15 Juli 2024.
Sementara itu, Kementan menargetkan produksi padi pada 2025 mencapai 56,05 juta ton atau setara target gabah kering giling (GKG). Taufieq menuturkan, target produksi pada 2024 mencapai 55,42 juta ton GKG, maka target pada tahun depan akan meningkat sebesar 0,63 juta ton.
Taufieq mengatakan, pada tahun 2024, terutama hingga 18 Juni, produksi GKG baru mencapai 29,04 juta ton atau setara 52,47 persen dari target 55,42 juta ton.
Selain itu, Kementan pun menargetkan hingga 2029 mendatang terdapat tiga juta hektare lahan padi baru yang terbentuk di tanah air.
Pemerintah Kota dan Kabupaten Telah Kirim Proposal untuk Lahan Sawah Baru
Lebih lanjut, Taufieq mengatakan, Pemerintah Kabupaten dan Kota telah melakukan pengajuan proposal secara online terkait besaran lahan yang berpotensi menjadi lahan sawah baru ke Pemerintah Pusat.
Dalam proposal itu, terlampir data lahan kering yang lengkap dengan berbagai informasi spasial lain yang menjadi pertimbangan untuk pengembangan cetak sawah.
Informasi tersebut, menghimpun soal kesesuaian lahan untuk komoditas padi, data lahan baku sawah (LBS), jarak ke lokasi bendungan, dan lain-lain.
“Nah, baru nanti setelah ada persetujuan pusat, kami akan menerbitkan calon petani dan calon lokasi,” ujarnya.
Taufieq mengatakan, usai melakukan perekapan, Pemerintah Pusat akan mengalokasikan anggara ke Pemprov NTB. Ia akan menerbitkan Surat Keterangan usai pengesahan dari Pemerintah Pusat.
Ia belum bisa memastikan besaran anggaran tersebut. Sebab, dana itu bersifat swakelola atau pengelolaan secara mandiri.
“Pemerintah langsung memberi kepada para petani,” beber Taufieq.
Sebelumnya, Kementan mengusulkan tambahan anggaran belanja tambahan (ABT) untuk tahun 2025 sebesar Rp51,63 triliun.
Dari jumlah itu, sebesar Rp25 triliun bertujuan untuk mendukung program Asta Cita pada sektor ketahanan pangan. Program itu bersumber dari presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Program Asta Cita tersebut khususnya berupa pencetakan satu juta hektar sawah baru.
