Mataram (NTB Satu) – Kepala Bappeda NTB, Dr. Iswandi membuka Focus Group Discussion Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahap III Provinsi NTB Tahun 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, seperti akademisi, UMKM, LSM, tokoh masyarakat, perwakilan disabilitas, Perwakilan BI, BPS, dan OPD terkait lainnya di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB, 6 April 2023.
Iswandi menyampaikan, tahun ini, untuk kedua kalinya NTB masuk menjadi nominator dalam PPD. “Oleh karena itu bagi rekan-rekan yang diundang, untuk berikan konfirmasi,” ujarnya.
Karena dalam dokumen RKPD tahun 2023, yang dinilai dalam PPD, disertakan beberapa inovasi yang hari ini akan diverifikasi. “Apakah yang kita laporkan benar adanya, inovasi yang kita tetapkan, benar-benar berjalan,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, harus dimulai dengan memperbaiki data. Menurutnya, jika di tingkat pusat ada kebijakan satu data, NTB juga akan wujudkan NTB Satu Data.
Baca Juga:
- TGB Datangi Kedubes Vatikan Sampaikan Dukacita Wafatnya Paus Fransiskus
- Real Madrid Siapkan 6 Kandidat Pengganti Ancelotti, Tiga Nama tak Terduga Muncul
- Motif “Walid Lombok” Diduga Cabuli Santriwati: Doa Kebaikan dan Perbaikan Keturunan
- “Walid Lombok” Diduga Cabuli-Setubuhi Santriwati Ditetapkan Jadi Tersangka
“Agar kita bisa real tunjukkan progres dari program kita. Karena perbaikan kualitas perencanaan diharapkan dapat memperbaiki taraf kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Sementara Tim Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas RI menyampaikan, PPD tahun 2023 telah dilaksanakan sejak Januari hingga April yang terdiri dari tiga tahap.
Saat ini, NTB telah memasuki tahap ketiga yaitu proses verifikasi dan konfirmasi. Tim akan melihat keterlibatan seluruh stakeholder dalam penyusunan program, inovasi, dan unsur perencanaan, apakah sudah melibatkan seluruhnya.
“Selamat untuk NTB yang sudah ada di 12 besar,” ujarnya.
Tim penilai menyampaikan bahwa tahap ketiga ini adalah tahap yang paling signifikan, karena bobotnya 45 persen.
“Oleh karena itu kami harapkan kehadiran seluruh stakeholder pembangunan, seperti Bappeda kabupaten/kota, perwakilan desa/kelurahan, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, LSM, perwakilan dunia usaha, kelompok rentan, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, media, pelaksana inovasi dan penerima manfaat inovasi,” ujarnya.
Pada akhirnya, nanti akan terpilih tiga provinsi terbaik yang akan diberikan penghargaan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Musrenbang di akhir April. (MKR)
