Mataram (NTB Satu) – Tahun 2022 sampai 2024 merupakan tahun pemulihan proses pembelajaran pasca terhambatnya kegiatan belajar mengajar selama 2 tahun akibat kasus Covid-19.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) bagi sekolah-sekolah dan akan dievaluasi penerapannya pada tahun 2024.
Menurut data Balai Teknologi, Informasi, Data, dan Pendidikan (BTIDP) Dikbud NTB, terdapat 124 sekolah pada jenjang SMA/SMK/SLB di Provinsi NTB yang sudah menerapkan IKM.
Sekolah tersebut diantaranya ada yang menjadi SMA Sekolah Penggerak, SMK Pusat Keunggulan (PK), dan sekolah yang mendaftar secara mandiri pada 2022.
Namun, sebanyak 574 sekolah di lingkup Provinsi NTB masih belum menerapkan IKM, sehingga diperlukan percepatan agar sekolah tersebut segera mendaftarkan diri melalui pembukaan IKM untuk tahun ajaran 2023/2024.
Dikonfirmasi ntbsatu.com, Kepala BTIDP Dikbud Provinsi NTB, Agus Siswoaji Utomo, S.Pd., menyampaikan, instansinya juga turut melakukan sosialisasi IKM ke sekolah-sekolah sebagai wujud membantu percepatan sekolah di NTB mendaftar program tersebut.
“Kami di BTIDP sejak Januari sudah menjalankan sosialisasi ke sekolah-sekolah, Februari kami sudah MOU dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pusdatin) Kemdikbud, dan Balai Layanan Platform Teknologi, karena di Pusdatin yang mengelola platfrom pembelajaran termasuk IKM,” ungkap Siswo, Jumat 3 Maret 2023.
Siswo menambahkan, dirinya juga akan diundang oleh Pusdatin Kemdikbud untuk mengevaluasi progres registrasi penerapan IKM di NTB.
“Tanggal 13 sampai 15 Maret kami akan diundang bersama provinsi lain untuk mengevaluasi progres pendaftaran penerapan IKM di daerah,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Siswo mengatakan, instansinya juga akan turun ke beberapa cabang dinas untuk menyampaikan progres pendaftaran sekolah di masing-masing cabang dinas.
“Bagi sekolah yang belum daftar, itu akan menjadi bahan pembinaan cabang dinas kepada sekolah agar segera mendaftar, karena pendaftarannya sampai 31 Maret 2023,” jelas Siswo.
Sosialisasi IKM pada sekolah-sekolah tersebut akan dilakukan secara daring dan akan digabungkan dengan program pengembangan media pembelajaran.
“Di sana kami akan sampaikan bagaimana penerapan IKM dan cara pendaftaran, termasuk akan kami dampingi juga untuk pemilihan opsinya hingga pengisian kuesioner dan sasaran utamanya kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan operator sekolah,” ujar Siswo.
Terkait jumlah sekolah yang sudah mendaftar IKM untuk tahun ajaran 2023/2024, Siswo belum bisa memastikan data tersebut.
“Kebetulan databasenya itu ada di Kemdikbud sehingga jumlah sekolah yang mendaftar kami belum dapatkan dan akan kami coba untuk data manual saat pekan depan melalui google form, sekolah mana yang belum mendaftar, apa kendalanya dan nanti disitu ada pendampingan,” tutup Siswo. (JEF)
