Mataram (NTBSatu) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram mengerem penyelidikan dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat.
Kasi Intel Kejari Mataram, Harun Al Rasyid mengatakan, alasan penyelidikan kasus ini tidak dilanjutkan karena telah diusut Polda NTB.
“Udah ditangani Polda, makanya kita tidak maju (melanjutkan penyelidikan),” katanya kepada wartawan saat ditemui di ruangannya, Rabu, 24 April 2024.
Dugaan korupsi DBHCHT in nampaknya sudah diusut Polda NTB terlebih dahulu. Hal itu diketahui saat saat penyidik kejaksaan melakukan klarifikasi, ternyata kepolisian telah memanggil mereka.
“Sebelum kita panggil, ternyata polda sudah manggil dulu,” ungkapnya.
Berita Terkini:
- WNA Malaysia Patah Tulang saat Menuju Segara Anak Gunung Rinjani
- DJPb: Dana Rp5,63 Triliun di NTB Harus Segera Disalurkan untuk Sektor Produktif
- HKB 2025 di NTB: BNPB Target Regulasi Forum PRB Rampung Tahun ini
- Refleksi Gempabumi Lombok 2018, Diperlukan Sinergi Dunia Usaha dalam Mitigasi Bencana
Harun menegaskan bahwa dengan tidak dilanjutkan, kasus ini bukan berarti penyelidikan dihentikan. Pengusutan terus berjalan, hanya saja penangananya dilanjutkan oleh kepolisian.
Sebagai informasi, sebelumnya pihak Kejari Mataram mengusut dugaan korupsi DBHCHT Pemkab Lombok Barat pada tahun 2021-2022. Selama dua tahun, pemerintahan mendapat DBHCHT dengan jumlah berbeda.
Untuk tahun 2021 sebesar Rp17,1 miliar. Sementara tahun 2022 meningkat menjadi Rp17,2 miliar. Anggaran DBHCHT itu tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Lobar. (KHN)
