Mataram (NTBSatu) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram mengerem penyelidikan dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat.
Kasi Intel Kejari Mataram, Harun Al Rasyid mengatakan, alasan penyelidikan kasus ini tidak dilanjutkan karena telah diusut Polda NTB.
“Udah ditangani Polda, makanya kita tidak maju (melanjutkan penyelidikan),” katanya kepada wartawan saat ditemui di ruangannya, Rabu, 24 April 2024.
Dugaan korupsi DBHCHT in nampaknya sudah diusut Polda NTB terlebih dahulu. Hal itu diketahui saat saat penyidik kejaksaan melakukan klarifikasi, ternyata kepolisian telah memanggil mereka.
“Sebelum kita panggil, ternyata polda sudah manggil dulu,” ungkapnya.
Berita Terkini:
- Yayasan Penabulu Silaturahmi ke NTBSatu, Bahas Energi Baru, Perempuan dan Disabilitas
- Menyajikan Kursi Pijat Berteknologi Terbaru, Prefect Health Indonesia Hadir di Lombok Epicentrum Mall
- Diduga Curi Sapi, Pelajar di Lombok Timur Terancam Penjara 9 Tahun
- Fahri Hamzah Disinyalir Jadi Menteri, Gelora NTB Tunggu Arahan Pusat
Harun menegaskan bahwa dengan tidak dilanjutkan, kasus ini bukan berarti penyelidikan dihentikan. Pengusutan terus berjalan, hanya saja penangananya dilanjutkan oleh kepolisian.
Sebagai informasi, sebelumnya pihak Kejari Mataram mengusut dugaan korupsi DBHCHT Pemkab Lombok Barat pada tahun 2021-2022. Selama dua tahun, pemerintahan mendapat DBHCHT dengan jumlah berbeda.
Untuk tahun 2021 sebesar Rp17,1 miliar. Sementara tahun 2022 meningkat menjadi Rp17,2 miliar. Anggaran DBHCHT itu tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Lobar. (KHN)
