Mataram (NTBSatu) –Pemerintah Pusat resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi belanja negara di seluruh tingkatan pemerintahan.
Gubernur, bupati, dan wali kota wajib menekan pengeluaran untuk kegiatan seremonial, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.
Selain itu, dinas harus mengurangi perjalanan hingga 50 persen. Kemudian membatasi belanja honorarium dan mengalihkan anggaran pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Merespons kebijakan ini, Plt Inspektur Inspektorat sekaligus Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda NTB, Wirawan Ahmad mengatakan pemerintah provinsi bergerak cepat dengan menyiapkan langkah implementasi. Mulai Senin, 3 Februari mendatang Tim Teknis TAPD mulai melakukan koordinasi atau asistensi dengan seluruh OPD.
“Fokusnya adalah memastikan jenis, objek dan rincian obyek belanja yang akan direfokusing dan direalokasi. Juga memastikan jumlah dan sebarannya pada masing-masing OPD,” terang Wirawan kepada NTBSatu, Minggu, 2 Februari 2025.
Setelah itu, berdasarkan hasil refocusing dan realokasi, pemerintah akan merencanakan penggunaannya pada sejumlah program yang menjadi prioritas nasional dan daerah.
APBD Sehat, Program Prioritas tak Terhambat
Pemprov NTB menyambut positif Inpres ini sebagai langkah penyehatan APBD dan optimalisasi program prioritas nasional. Namun, Wirawan menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan menghambat pembangunan daerah.
“Kebijakan ini justru peluang untuk meningkatkan kualitas APBD. Kita pastikan efisiensi tidak berujung pada stagnasi program, tapi justru mendorong inovasi dan strategi baru,” ucapnya memastikan.
Salah satu strategi yang pemerintah adalah transformasi menuju pemerintahan berbasis digital.
“Kami mulai beralih ke paperless. Pengadaan alat tulis kantor (ATK) kurang signifikan. Administrasi perkantoran akan bertransformasi ke dokumen digital dan online,” jelasnya.
Selain itu, perjalanan dinas untuk kepentingan koordinasi yang sebelumnya menyedot anggaran besar akan dikonversi ke arah koordinasi model hybrid dan koordinasi full online. Tergantung urgensi kegiatannya.
“Era efisiensi harus menjadi starting point dalam percepatan digitalisasi pemerintahan. Saya melihat ini sebagai momentum positif,” ucapnya.
Dengan langkah konkret ini, Pemprov NTB optimis bahwa efisiensi anggaran justru bisa menjadi pemicu percepatan layanan publik berbasis teknologi tanpa mengorbankan efektivitas pemerintahan. (*)
