Mataram (NTBSatu) – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa potensi konflik sosial pada saat Pilkada 2024 cenderung menengah menuju tinggi. Hal ini ia sampaikan berdasarkan perkiraan intelijen.
“Keberpihakan penyelenggara yang tentunya tidak taat regulasi atau keberpihakan aparat keamanan kepada salah satu paslon adalah contoh penyebab konflik sosial yang dapat terjadi di Pilkada nanti,” ucapnya dikutip dari Website Kemenkopolhukam Rabu, 29 Mei 2024.
Menko Hadi mengingatkan terkait tantangan yang akan dihadapi nantinya. Seperti ada 4 provinsi yang baru akan melaksanakan Pilkada untuk pertama kalinya, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
“Politik identitas dan uang, provokasi melalui media sosial, hate speech, dan beredarnya berita bohong, adalah tantangan lainnya yang akan dihadapi kita semua menjelang Pilkada nanti,” ungkap mantan Panglima TNI itu.
Berita Terkini:
- Balapan Sperma Pertama di Dunia akan Digelar, Cek Tanggalnya
- Peternak Menjerit, Ratusan Sapi Kurban Terancam Mati di Pelabuhan Gili Mas
- Harga Jagung Anjlok di Pulau Sumbawa, PWPM NTB Desak Gudang Nakal Disanksi
- Mahasiswa Sosiologi Unram Dukung Program Kemandirian Pemasyarakatan Melalui PKL di Bapas Kelas I Mataram
- Protes Pemkab Lobar, Warga Tanam Pisang di Jalan Rusak Terong Tawah
“Tahapan persiapan itu pada saat pembentukan PPK, PPS, KPPS, Panwas, dan penyusunan daftar pemilih. Tahapan pelaksanaan, yaitu penetapan Paslon, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi, dan penetapan Calon Terpilih,” jelasnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto memberikan perhatian khusus terhadap persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 di wilayah Papua. Menurut Menko Hadi, keamanan di Wilayah Papua saat ini berjalan cukup dinamis.
“Sehingga, perlu adanya perhatian khusus terhadap situasi dan kondisi stabilitas politik, hukum, dan keamanan menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak. Hal ini agar tahapan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar di Wilayah Papua,” ucapnya. (ADH)
