Mataram (NTBSatu) – Puluhan nelayan dari Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, menggelar aksi demo dan mogok berlayar pada Selasa, 15 April 2025.
Mereka juga menyegel Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lombok Timur sebagai bentuk protes. Aksi ini menuntut pencabutan kebijakan terkait surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Vessel Monitoring System (VMS).
Para nelayan menilai kebijakan VMS tidak pro terhadap nelayan kecil. Mereka menganggap aturan tersebut memberatkan dan merugikan kehidupan nelayan kecil.
Dalam aksi tersebut, nelayan memajang spanduk bertuliskan “Kantor Ini Disegel Nelayan Lombok” dan “Ganti Menteri Kelautan dan Perikanan yang Tidak Pro Nelayan Kecil (VMS)”.
Mereka juga membawa poster dengan tulisan “Ganti Menteri Kelautan dan Perikanan” serta “Tolak VMS”.
Kepala PSDKP Lombok Timur, Yudi Gusworo Saputro menyampaikan bahwa pihaknya sedang bermusyawarah dengan nelayan.
“Ini masih mediasi dengan nelayan,” ujar Yudi pada Rabu, 16 April 2025.
Ia menegaskan bahwa pihaknya berupaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik ini.
Aksi ini mendapat perhatian luas di media sosial. Akun Facebook Fornel Lombok mengunggah foto-foto aksi tersebut, yang mendapatkan 110 suka dan 19 komentar.
Sementara itu, akun Wartawan Sasak di platform lain juga membagikan video aksi tersebut, yang telah ditonton lebih dari 14 kali.
Para nelayan berharap pemerintah segera mencabut kebijakan VMS. Mereka menuntut solusi yang mendukung keberlangsungan hidup nelayan kecil di Lombok Timur.
Hingga kini, mediasi antara PSDKP dan nelayan masih berlangsung untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. (*)
